Perkumpulan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO) mendesak pemerintah untuk segera menetapkan harga dasar (harga acuan bawah) kelapa di tingkat petani. Langkah ini dinilai menjadi kunci utama untuk melindungi petani dari ancaman kerugian akibat lonjakan pasokan (oversupply) yang memicu kejatuhan harga dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam materi yang disampaikan pada 1st Indonesian International Coconut Conference & Exposition (IICCE) 2026, Arfie Thahar, Head Division of Food and Downstream Program BPDP, memaparkan peran BPDP dalam mendukung revitalisasi industri perkebunan kelapa.
Revitalisasi industri kelapa di sektor hulu menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta daya saing komoditas kelapa di pasar global. Upaya tersebut membutuhkan dukungan riset dan pengembangan, terutama melalui penguatan program pemuliaan tanaman dan sistem benih berkualitas.
Industri kelapa Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk kembali menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah revitalisasi yang terencana dengan belajar dari keberhasilan pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia.
Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas kelapa sebagai kekuatan ekonomi nasional. Namun, potensi tersebut dinilai perlu dikelola melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, mulai dari penguatan sektor hulu, pengembangan industri pengolahan, hingga hilirisasi produk bernilai tambah.
Indonesia memiliki potensi besar untuk kembali menjadi pemain utama industri kelapa dunia. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila revitalisasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan benih unggul, peningkatan produktivitas, penguatan petani, hingga percepatan hilirisasi produk bernilai tambah.
Medan, mediaperkebunan.id – Industri kelapa Indonesia dinilai tengah menghadapi tantangan serius yang mengancam keberlanjutan sektor hulu maupun hilir. Meski harga kelapa sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, kondisi tersebut belum mampu menutupi berbagai persoalan struktural yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Medan, mediaperkebunan.id – Gelaran 4th Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesia atau TPOMI 2026 resmi dibuka hari ini, Rabu (8/7), di Medan, Sumatera Utara. Mengusung tema besar “Updating Technology & Talent Palm Oil Mill and Downstream” dengan sub-tema “Hilirisasi Komoditi Perkebunan Menuju Sawit Pilar Indonesia Emas 2045”, ajang strategis ini fokus menyoroti integrasi teknologi
Konawe Selatan, mediaperkebunan.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kebun pembibitan kelapa dan kakao di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sabtu (6/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran menilai kualitas pembibitan yang dikembangkan sangat baik dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. “Ini contoh
Yogyakarta, Mediaperkebunan.id – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) menggelar Sosialisasi Revisi Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) terkait pedoman produksi, sertifikasi, peredaran, dan pengawasan benih kakao, kopi, dan kelapa di kampus Instiper Yogyakarta, Kamis (28/8). Adapun regulasi yang disosialisasikan meliputi tiga aturan terbaru, yaitu Kepmentan No 49/2025 untuk benih kakao, Kepmentan No 50/2025 untuk
Bintaro, mediaperkebunan.id – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mulai menyusun peta jalan atau roadmap untuk komoditas kelapa dan kakao, baik dari hulu sampai hilir, sepanjang 2025 sampai 2035 . Proses penyusunan peta jalan itu, seperti dikutip Mediaperkebunan.id dari laman resmi BPDP, Jumat (23/5/2025), dilakukan untuk memperkuat arah pengembangan riset nasional di dua komoditas perkebunan tersebut.
Jakarta, Mediaperkebunan-id – Heru Tri Widarto, Sekretaris Ditjen Perkebunan, menyambut baik rencana pendanaan kelapa dan kakao oleh BPDPKS dari hasil rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo. “ Kami senang senang ketika rapat yang dipimpin Presiden menyebutkan ada pendanaan untuk kakao dan kelapa bersumber dari BPDPKS. Semua Kementerian/lembaga sudah memperhatikan pendanaan kelapa dan kakao,” katanya. “Tindak
