Jakarta, mediaperkebunan.id - KOPEK (Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa) akan mengadakan Musyawarah Nasional II minggu tanggal 7 Oktober mendatang di Manado. Munas KOPEK ini sehari sebelum World Coconut Day yang diselenggarakan oleh International Coconut Community di kota yang sama. “Kami mengharapkan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Munas untuk memberi arahan pada bupati-bupati sentra produksi kelapa, yang ekonomi masyarakatnya tergantung pada kelapa,” kata Nelson Pomalingo, Ketua Umum KOPEK.
KOPEK yang didirikan pada 27 November 2017 beranggotakan kabupaten penghasil kelapa yang memiliki luas minimal kelapa sebesar 2.500 ha. Saat ini beraggotakan 200 kabupaten lebih. Para bupati anggota Inilah yang diharapkan datang menghadiri musyawarah nasional.
Munas diharapkan memilih pengurus baru yaitu bupati dan wakil bupati yang masih aktif. Nelson sendiri adalah mantan Bupati Gorontalo, sedang Sekjen Alias Wello mantan Bupati Lingga. “Kami masih menjalankan organisasi karena pengurus baru belum terbentuk. Dengan munas maka diharapkan terpilih bupati aktif sesuai AD/ART untuk menggerakan organisasi dan memajukan kelapa di masing-masing kabupaten sebagai penggerak ekonomi daerah,” katanya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman sendiri pada berbagai kesempatan minta Nelson tetap berada di KOPEK. Sesuai AD/ART ketua harus bupati aktif, sedang Nelson bisa menduduki posisi lain sebagai Dewan Pengarah atau Penasihat.
Nelson berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian yang menjadikan kelapa sebagai salah satu prioritas pembangunan dengan hilirisasi. “Program hilirisasi yang dimulai dengan penguatan hulu dengan membagikan benih kelapa unggul sudah menggerakan ekonomi daerah dengan bermunculannya penangkar benih kelapa unggul yang akan dibagikan kepada petani. Penentuan Pohon Induk Terpilih dari Blok Penghasil Tinggi membuat bisnis penangkaran kelapa saat ini berkembang, termasuk di Gorontalo,” katanya.
Selain itu investasi industri hilir kelapa juga positif, ditandai dengan adanya pabrik-pabrik baru. Diharapkan nilai tambah semakin banyak didapatkan di dalam negeri dan Indonesia jadi eksportir produk jadi kelapa terbesar.
Data Kementan menunjukkan program hilirisasi kelapa mulai dilaksanakan pada tahun 2025 dengan kegiatan pengembangan kawasan kelapa seluas total 11.515 hektare. Selanjutnya, pada tahun 2026, pengembangan kawasan hilirisasi kelapa ditargetkan meningkat signifikan hingga seluas 154.000 hektare.
Pada tahun 2027, pengembangan kawasan kelapa berbasis hilirisasi direncanakan dikembangkan lagi seluas 64.275 hektare, seiring dengan penguatan industri pengolahan dan kemitraan usaha.
Pelaksanaan Munas KOPEK yang kedua ini juga diisi dengan peluncuran buku Kelapa Indonesia, Potensi Luasan dan Ekonominya belum Optimal yang diterbitkan oleh Yayasan Panca Palma Tropika. Selain itu disela Munas akan ada pemberian penghargaan kepada beberapa tokoh terkait kelapa.
Selain itu dari sisi kelembagaan, keberadaan KOPEK juga diharapkan nantinya bekerja untuk memperkuat peran kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta kelembagaan ekonomi petani melalui pelatihan, akses pembiayaan, kemitraan dengan sektor swasta, dan dukungan regulasi.
Melalui fokus kebijakan hilirisasi ini, Kementerian Pertanian optimistis pengembangan kawasan kelapa mampu meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi desa, serta menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan nasional yang berdaya saing global.