Medan, mediaperkebunan.id – Industri pengolahan kelapa Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang melalui hilirisasi. Berbagai bagian tanaman kelapa, mulai dari daging, air, tempurung, sabut hingga nira, telah dapat diolah menjadi beragam produk bernilai ekonomi dan memiliki pasar ekspor.
Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Ir. Rudy Handiwidjaja, dalam acara Indonesian International Coconut Conference and Exposition (IICCE) 2026 di Medan, 10 Juni 2026. Dalam paparannya mengenai Peluang dan Tantangan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia, Rudy menjelaskan perkembangan industri pengolahan kelapa nasional sekaligus berbagai persoalan yang masih dihadapi untuk memperkuat hilirisasi.
Menurut Rudy, industri pengolahan kelapa memiliki kontribusi penting terhadap perolehan devisa nasional melalui ekspor berbagai produk berbasis daging kelapa, air kelapa, nira kelapa maupun arang tempurung kelapa.
Dari sisi bahan baku, Indonesia memiliki modal yang sangat besar. Dalam materi HIPKI disebutkan produksi kelapa nasional pada 2024 mencapai sekitar 15 miliar butir atau setara 22,5% produksi global. Posisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah India.
Namun, besarnya produksi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan optimalisasi hilirisasi. Pada 2024, sekitar 9 miliar butir atau 60% produksi digunakan untuk kopra, sementara sekitar 4 miliar butir atau 26,7% produksi berupa kelapa parut. Di sisi lain, terdapat pula ekspor kelapa bulat yang jumlahnya diperkirakan meningkat dibandingkan 2017.
Nilai ekspor industri kelapa Indonesia pada 2024 tercatat mencapai USD 2,4 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa kelapa telah menjadi salah satu komoditas yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional apabila hilirisasinya terus diperkuat.
Hilirisasi berbasis daging kelapa telah menghasilkan berbagai produk, mulai dari minyak kelapa, bungkil, desiccated coconut, tepung kelapa, santan, virgin coconut oil hingga produk turunan lanjutan seperti MCT (Medium Chain Triglyceride) coconut oil.
Untuk minyak kelapa, materi HIPKI mencatat produksi nasional pada 2024 sekitar 831 ribu ton atau setara 24% produksi global. Ekspor tercatat sekitar 656,08 ribu ton dengan nilai USD 866,2 juta. Produk minyak kelapa juga telah berkembang menjadi berbagai produk inovatif seperti biodiesel/bioavtur, margarin, mayones, MCT dan gliserin.
Salah satu produk yang dinilai memiliki prospek besar adalah MCT oil. Produk tersebut dapat diproduksi menggunakan bahan baku RBD Coconut Oil maupun Virgin Coconut Oil (VCO). MCT oil juga digunakan dalam berbagai sektor, antara lain nutrisi, farmasi, personal care dan kosmetika.
Dalam materi tersebut, market size MCT oil tercatat sebesar USD 905,3 juta pada 2024 dan diperkirakan mencapai USD 1,9 miliar pada 2034.
Peluang lainnya datang dari desiccated coconut (DC). Produksi nasional pada 2024 diperkirakan mencapai 157 ribu ton atau 29,23% produksi global. Permintaan DC di pasar dunia tumbuh sekitar 3–4% per tahun, dengan pasar Eropa dan Amerika Utara menjadi salah satu segmen penting. Bahkan, permintaan terhadap produk DC organik disebut lebih tinggi, meskipun volume ekspor globalnya masih relatif kecil.
Produk turunan lain yang juga memiliki prospek adalah tepung kelapa atau coconut flour. Produk ini berasal dari DC low fat yang diproses lebih lanjut menggunakan mesin penepung sehingga menghasilkan partikel berukuran sekitar 0,15–0,20 mm dengan warna putih hingga putih krem. Market size coconut flour tercatat sekitar USD 6,5 miliar pada 2024 dan diperkirakan meningkat menjadi USD 12,3 miliar pada 2034.
Santan juga menjadi salah satu produk hilir yang telah berkembang. Indonesia tercatat sebagai pengekspor santan kelapa terbesar kedua setelah Thailand. Ekspor santan mencapai sekitar 205,8 ribu ton dengan nilai USD 408,9 juta.
Produk santan tidak hanya berupa santan cair, tetapi juga santan bubuk dan krim santan. Bahkan, terdapat peluang pengembangan produk inovatif berupa whipping cream berbasis santan. Produk tersebut diarahkan untuk menggantikan penggunaan susu sapi dalam produksi whipping cream konvensional. Pengembangan produk juga mencakup yogurt dan permen.
Sementara itu, VCO memiliki market size USD 508,12 juta pada 2024 dan diperkirakan tumbuh 7,21% per tahun selama 2024–2033 hingga mencapai USD 950,7 juta pada 2033. Ekspor VCO Indonesia tercatat sekitar 10,55 ribu ton dengan nilai USD 23,1 juta.
Peluang hilirisasi juga terbuka dari air kelapa. Produk yang telah berkembang mencakup coconut water, coconut water concentrate dan ready-to-drink (RTD) coconut water. Selain itu, terdapat berbagai produk inovatif seperti coco vinegar, face mask dan coconut water powder.
Dari sisi ekspor, coconut water tercatat sekitar 6,89 ribu ton dengan nilai USD 5,6 juta, coconut water concentrate sekitar 7,24 ribu ton dengan nilai USD 27,6 juta, sedangkan RTD coconut water sekitar 10,62 ribu ton dengan nilai USD 8,49 juta.
Menurut Rudy, potensi hilirisasi kelapa tidak berhenti pada daging dan air kelapa. Tempurung kelapa juga dapat memberikan nilai tambah melalui pengolahan menjadi arang tempurung, briket hingga karbon aktif.
Produksi nasional arang tempurung kelapa pada 2024 diperkirakan mencapai 676 ribu ton atau 28,12% produksi global. Ekspor arang tempurung kelapa tercatat 222,5 ribu ton dengan nilai USD 268,02 juta. Sementara itu, ekspor briket mencapai 13,8 ribu ton dengan nilai USD 13,04 juta dan karbon aktif 15,6 ribu ton dengan nilai USD 28,05 juta.
Sabut kelapa juga mulai dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Ekspor serat kelapa raw tercatat sekitar 1,2 ribu ton dengan nilai USD 0,19 juta, sedangkan serat kelapa processed mencapai 31,5 ribu ton dengan nilai USD 6,22 juta.
Adapun dari nira kelapa, salah satu produk yang telah masuk pasar ekspor adalah gula kelapa dengan volume sekitar 9,4 ribu ton dan nilai USD 19,49 juta. Materi HIPKI juga mencantumkan bioetanol sebagai salah satu produk inovatif berbasis sabut kelapa.
Ekspor Kelapa Bulat Jadi Tantangan
Di balik besarnya peluang tersebut, Rudy menilai industri pengolahan kelapa nasional masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Salah satunya adalah kebijakan ekspor bahan baku.
“Pemerintah Indonesia terus mengizinkan ekspor kelapa bulat ke luar negeri tanpa regulasi yang memadai untuk melindungi dan mendukung industri kelapa domestik,” jelas Rudy.
Menurut HIPKI, kondisi tersebut berbeda dengan negara pesaing seperti Filipina, Thailand, India, Sri Lanka dan Vietnam yang menerapkan regulasi lebih ketat terhadap ekspor bahan baku.
Tantangan berikutnya adalah program peremajaan dan jaminan ketersediaan bahan baku. Program replanting kelapa dinilai belum secara otomatis memberikan jaminan pasokan berkelanjutan bagi industri pengolahan domestik, baik perusahaan PMDN maupun PMA.
“Program pemerintah untuk peremajaan kelapa yang menghabiskan miliaran dolar AS (yang pada dasarnya mendukung industri luar negeri karena kebijakan ekspor) tidak menjamin ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan bagi industri pengolahan domestik (termasuk perusahaan PMDN dan PMA),” jelasnya.
Rudy juga menyoroti tantangan investasi di sektor hilirisasi kelapa. Menurut HIPKI, peluang perusahaan domestik untuk meningkatkan investasi pengolahan kelapa dan mendorong nilai ekspor melampaui USD 2,4 miliar masih terbatas.
“Kenaikan signifikan hanya dapat dicapai melalui perusahaan PMA yang memiliki modal kuat, akses pasar global, dan teknologi maju, di mana beberapa di antaranya telah mengimpor ±1 miliar butir kelapa per tahun dari Indonesia,” jelasnya.
Kondisi ini dinilai ironis karena bahan baku berasal dari Indonesia, tetapi industri dalam negeri masih menghadapi persoalan regulasi dan pasokan bahan baku.
“Ironisnya, bahan baku berasal dari Indonesia, tetapi industri dalam negeri masih terkendala regulasi kelapa dan pasokan bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan insentif dan kebijakan strategis untuk menarik perusahaan tersebut memindahkan pabrik ke Indonesia dan mengembangkan hilirisasi kelapa nasional,” jelasnya lagi.
HIPKI Dorong Kebijakan Ekspor Bahan Baku
Untuk mengatasi persoalan tersebut, HIPKI memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan. Salah satunya adalah pemerintah perlu memiliki rencana aksi yang jelas dan terstruktur untuk pengembangan industri kelapa nasional.
HIPKI juga mendorong agar program peremajaan kelapa terus dilanjutkan dan diperkuat. Selain itu, asosiasi mengusulkan penerapan Pajak Ekspor (PE) terhadap kelapa mentah untuk mendorong industri pengolahan masuk dan berkembang di Indonesia.
HIPKI juga mengusulkan pembatasan ekspor bahan baku. Ekspor kelapa, menurut rekomendasi tersebut, diarahkan hanya untuk kelapa muda atau kelapa hijau yang masih memiliki sabut utuh (fiber intact) untuk segmen minuman kelapa segar, dengan meniru praktik Thailand. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membatasi ekspor kelapa tua yang seharusnya dapat digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan.
Selain mengatur bahan baku, HIPKI melihat pentingnya menarik investasi asing dan mendorong transfer basis produksi ke Indonesia.
“Tarik Investasi Asing: Dorong perusahaan-perusahaan di negara pesaing (Tiongkok, Vietnam, Thailand) untuk memindahkan fasilitas produksi ke Indonesia, alih-alih terus mengimpor bahan baku mentah dari Indonesia,” kata Rudy.
Menurut HIPKI, perusahaan dari negara pesaing memiliki sejumlah keunggulan, seperti biaya investasi yang rendah, kemampuan R&D yang maju dan akses pasar yang kuat. Keunggulan tersebut justru dapat dimanfaatkan Indonesia apabila perusahaan-perusahaan tersebut membangun fasilitas produksi di dalam negeri.
HIPKI juga mendorong realisasi Foreign Direct Investment (FDI) baru di sektor kelapa. Materi tersebut menyebut adanya investasi USD 100 juta yang diumumkan Menteri Hilirisasi/Perindustrian dan muncul seiring rencana pengenaan Pajak Ekspor/PE.
“Masih banyak pabrik menengah yang siap pindah ke Indonesia apabila tidak ada bahan baku,” tegasnya.
Besarnya produksi kelapa Indonesia memberikan fondasi kuat untuk membangun industri hilir yang lebih besar. Beragam produk yang telah dikembangkan menunjukkan bahwa kelapa tidak lagi sekadar komoditas bahan mentah, tetapi dapat menjadi sumber berbagai produk pangan, kesehatan, kosmetika, energi dan industri.
Namun, peluang tersebut membutuhkan kebijakan yang mampu memastikan bahan baku tetap tersedia bagi industri domestik. Tanpa pasokan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas industri dan investasi hilirisasi akan menghadapi hambatan.
Bagi HIPKI, penguatan industri pengolahan kelapa pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara industri, petani, pemerintah dan lembaga penelitian. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri di negara lain, tetapi mampu menangkap nilai tambah sebesar-besarnya melalui pengolahan di dalam negeri.