Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) terus mendorong penguatan tata kelola dan rantai pasok kelapa sawit nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, khususnya para petani swadaya.
Industri kelapa Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk kembali menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah revitalisasi yang terencana dengan belajar dari keberhasilan pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia.
Di tengah ambisi Indonesia memimpin pasar sawit global, sebuah refleksi kritis mengemuka mengenai tata kelola industri dan transformasi bioekonomi nasional. Pakar ekonomi pertanian, Agus Pakpahan, membandingkan dua entitas dengan latar belakang bertolak belakang: PalmCo, holding BUMN perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, dan Credit Union Keling Kumang (CUKK), koperasi berbasis komunitas dari pedalaman Kalimantan Barat.
Industri kelapa sawit Indonesia kini resmi memasuki babak baru. Tidak lagi sekadar mengandalkan produksi Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO), sektor ini bertransformasi menuju konsep circular bioeconomy (ekonomi bio-sirkular) dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber energi terbarukan dan material bernilai tinggi.
Program Pelatihan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diselenggarakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) mendapat sambutan positif dari petani kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
Sebanyak 90 pekebun kelapa sawit swadaya dan pendamping pekebun asal Kabupaten Aceh Singkil berhasil menyelesaikan Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diselenggarakan pada 20–25 Juli 2026 di Hotel AIHO Medan.
Rendahnya produktivitas kebun rakyat dan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani masih menjadi tantangan utama pengembangan kelapa sawit di Sulawesi Selatan.
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit melalui Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan petani kelapa sawit agar tidak tergiur membeli bibit palsu yang ditawarkan dengan harga murah, terutama melalui penjualan daring (online). Penggunaan bibit tidak bersertifikat dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas kebun dan rendemen tandan buah segar (TBS), sehingga berdampak langsung pada pendapatan petani.
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit meskipun belum menjadi daerah sentra sawit.
Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dinilai memiliki prospek yang besar. Namun, di balik tingginya minat masyarakat untuk menanam sawit, petani masih menghadapi sejumlah kendala.
Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) memberikan tanggapan atas pernyataan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, yang menyebut selisih (gap) antara harga ekspor yang dilaporkan eksportir dengan harga acuan pasar internasional kini semakin menyempit sejak PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
