Wajo, mediaperkebunan.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan petani kelapa sawit agar tidak tergiur membeli bibit palsu yang ditawarkan dengan harga murah, terutama melalui penjualan daring (online). Penggunaan bibit tidak bersertifikat dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas kebun dan rendemen tandan buah segar (TBS), sehingga berdampak langsung pada pendapatan petani.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Nurul Fitriany Alimuddin, S.P., saat menghadiri pembukaan Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit Angkatan XIII–XVII yang diselenggarakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) di Kabupaten Wajo pada hari Jumat (24/07/2026).
Menurut Nurul, meskipun Kabupaten Wajo bukan merupakan sentra kelapa sawit di Sulawesi Selatan, daerah tersebut memiliki potensi besar sebagai kawasan pengembangan yang terus didorong oleh pemerintah melalui berbagai program peningkatan kapasitas petani.
"Kami dari Pemprov, Wajo bukan kawasan sentra, tetapi merupakan kawasan pengembangan yang terus didorong. Upaya yang bisa dilakukan adalah memfasilitasi semua kegiatan BPDP di Sulsel, baik sarpras, bantuan PSR, maupun pelatihan SDM. Karena secara hierarki usulan harus mulai dari dinas kabupaten, kemudian diterima oleh kami di provinsi dan dilanjutkan ke Ditjenbun Kementerian Pertanian," ujarnya.
Nurul mengungkapkan, salah satu persoalan yang masih banyak ditemui di lapangan adalah peredaran bibit kelapa sawit palsu melalui penjualan online maupun informasi dari mulut ke mulut. Harga yang lebih murah membuat sebagian petani tergoda, padahal kualitas hasilnya jauh di bawah bibit unggul bersertifikat.
"Penyebaran bibit palsu ini masih banyak terjadi lewat online, mendengar dari mulut ke mulut. Harganya murah tanpa punya dasar ilmu. Walau murah hasilnya tidak bagus. Makanya dari pelatihan ini kami berharap mindset petani berubah dan menyadari bahwa mereka harus menggunakan bibit unggul bersertifikat supaya rendemen TBS tinggi, sehingga manfaatnya akan kembali kepada mereka," katanya.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan bibit yang tidak bersertifikat berpotensi menghasilkan lebih banyak buah dura dibandingkan tenera, sehingga rendemen minyak menjadi rendah.
"Kalau mereka masih menggunakan bibit tidak bersertifikat pasti lebih banyak dura daripada teneranya dan rendemennya pasti jauh lebih rendah. Karena itu kami berharap berbagai stimulan dapat sampai kepada petani sehingga kesadaran meningkat dan pemerintah daerah terdorong mengajukan program PSR maupun bantuan sarana dan prasarana," tambahnya.
Nurul juga menegaskan bahwa akses terhadap bibit unggul sebenarnya tidak sulit karena telah tersedia melalui penangkar resmi.
"Akses benih unggul sebenarnya mudah. Kami memiliki penangkar yang menjual dan bisa dibeli tanpa melalui pemerintah. Ini persoalan mindset saja, mereka mau yang murah dan memang berbuah, tetapi rendemennya sedikit," jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Direktur Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY), Dr. Idum Satia Santi, S.P., M.P., menegaskan bahwa penggunaan bibit unggul menjadi salah satu materi utama dalam pelatihan karena menentukan produktivitas kebun selama puluhan tahun.
"Mulai dari pembelian bibit jangan sampai online yang murah tapi ternyata bibitnya palsu, kita akan sedih selama 25 tahun. Betapa pentingnya penggunaan bibit unggul yang bersertifikasi," tegasnya.
Selain penggunaan bibit unggul, peserta juga dibekali berbagai materi Good Agricultural Practices (GAP), mulai dari pengelolaan tanah, pemupukan, pemanfaatan limbah sawit menjadi pupuk organik, hingga pengendalian hama yang ramah lingkungan.
"Juga akan diajari mengelola tanah yang sehat agar pasti subur, bagaimana menyikapi kelangkaan pupuk atau memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dari kelapa sawit sendiri itu bisa diolah menjadi pupuk organik. Akan membahas juga mengenai polinator yang sangat penting yang akan mempengaruhi kondisi TBS. Ketika berhubungan dengan serangga, penggunaan pestisida harus benar-benar disesuaikan," ujarnya.
Menurut Idum, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
"SDM yang kuat menjadi salah satu tolak ukur produktivitas kebun. Maka bukan hanya soal luas lahan, tetapi petani harus mau berkembang untuk belajar. Di era digital sekarang petani tidak boleh hanya mengandalkan pengalaman. Harapannya dengan pelatihan ini petani semakin kuat, sarana dan prasarana semakin baik, kelembagaan semakin kuat sehingga terwujud petani yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan," katanya.
Pada tahun 2026, AKPY mendapat amanah dari BPDP untuk melaksanakan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit di tujuh provinsi yang mencakup 17 kabupaten dengan total 2.619 peserta. Khusus di Sulawesi Selatan, pelatihan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo dengan total 540 peserta, terdiri atas berbagai pelatihan seperti Teknik Budidaya Kelapa Sawit, Teknik Panen dan Pascapanen, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, hingga Teknik Pemetaan Kebun.
Idum menegaskan bahwa keberhasilan industri sawit Indonesia tidak hanya ditentukan oleh luas lahan maupun teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
"Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan sawit Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh bibit unggul atau pupuk yang digunakan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas manusianya, ditentukan oleh kualitas petaninya," pungkasnya.