Makassar, mediaperkebunan.id - Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dinilai memiliki prospek yang besar. Namun, di balik tingginya minat masyarakat untuk menanam sawit, petani masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari maraknya penggunaan bibit palsu, keterbatasan akses terhadap bibit unggul, minimnya pembinaan sumber daya manusia (SDM), hingga belum adanya pabrik kelapa sawit (PKS) yang berdampak pada rendahnya harga tandan buah segar (TBS).
Persoalan tersebut mengemuka dalam Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit yang diselenggarakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) di Makassar. Petani sekaligus Kepala Desa Lompo Loang, Kabupaten Wajo, Abdul Rahim, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi petani saat ini adalah memperoleh bibit unggul bersertifikat. Selama ini, sebagian petani terpaksa membeli bibit dari luar daerah karena belum adanya penyalur benih unggul yang mudah dijangkau.
"Kendalanya hanya bibit atau kecambah karena menanam sawit kita maunya ke bibit unggul. Biasanya beli dari teman di Kalimantan karena penyalurnya, kendalanya belum ada penyalur bibit unggul," ujarnya.
Selain persoalan bibit, Abdul Rahim menilai pembinaan bagi pekerja perkebunan sawit juga masih perlu ditingkatkan agar petani mampu menerapkan teknik budidaya yang benar.
Ia juga mengeluhkan belum adanya PKS di Kabupaten Wajo. Akibatnya, petani harus menjual hasil panennya ke pabrik di Kabupaten Luwu Timur sehingga harga TBS yang diterima jauh lebih rendah dibandingkan daerah sentra sawit lainnya.
"Kalau tidak ada pabrik di Kabupaten Wajo juga dirasa sulit, hasil penjualan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi semoga Wajo ada pabriknya karena sekarang dirasa sudah bisa banyak pabrik," katanya.
Menurut Abdul Rahim, selisih harga TBS yang diterima petani di Sulawesi Selatan sangat mencolok. "Harga TBS misalnya di Kalimantan hampir Rp4.000, sementara kita di sini tidak sampai Rp3.000-an. Sehingga harapan pemerintah dan kelapa sawit ke depan harga ini sama dengan di luar Sulawesi," ungkapnya.
Ia menambahkan, penggunaan bibit palsu pada akhirnya hanya merugikan petani karena produktivitas dan kualitas hasil panen menjadi rendah.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Drs. Andi Pameneri, M.Si., mengakui pengawasan terhadap peredaran benih ilegal tidak mudah dilakukan karena sebagian besar petani membeli bibit secara mandiri melalui platform daring atau dari luar daerah.
"Sebetulnya masalah benih ilegal sulit untuk ditelusuri, petani bisa nyari sendiri di online. Yang bersertifikat sebenarnya bisa dikomunikasikan ke PTPN. Sulit ditelusuri benih yang teman-teman tanam itu bersertifikat atau tidak, malah ada yang disampaikan beli benihnya sampai ke Kalimantan," katanya.
Karena itu, menurut Andi, pelatihan budidaya sawit menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai sumber benih unggul sekaligus penerapan teknik budidaya yang sesuai Good Agricultural Practices (GAP).
"Melalui pelatihan ini masyarakat diharapkan bisa lebih tahu bahwa kalau memang mau mendapatkan benih unggul di mana saja. Secara tradisional masyarakat tentu sudah tahu cara menanam dan memupuk, tapi melalui pelatihan ini diharapkan pengembangan SDM lebih sesuai dengan teknis yang ada bagaimana budidaya sawit yang baik," ujarnya.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Nurul Fitriany Alimuddin, S.P., mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pengembangan sawit di Wajo meskipun wilayah tersebut belum menjadi sentra perkebunan sawit.
Menurutnya, berbagai program yang didukung BPDP telah difasilitasi, mulai dari bantuan sarana dan prasarana, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hingga pelatihan pengembangan SDM.
"Kami dari Pemprov, Wajo bukan kawasan sentra tetapi merupakan kawasan pengembangan yang terus didorong. Upaya yang bisa dilakukan adalah memfasilitasi semua kegiatan BPDP di Sulsel, baik sarpras, bantuan PSR, maupun pelatihan SDM, dengan mengomunikasikan dan mendorong petani-petani," jelasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPDP, Ditjenbun, dan lembaga pelatihan seperti AKPY, diharapkan persoalan penggunaan bibit palsu, rendahnya produktivitas, hingga terbatasnya daya saing sawit rakyat di Kabupaten Wajo dapat diatasi secara bertahap. Selain meningkatkan kualitas SDM pekebun, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan bibit unggul bersertifikat agar produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di Sulawesi Selatan semakin meningkat.