Makassar, mediaperkebunan.id – Program Pelatihan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diselenggarakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) mendapat sambutan positif dari petani kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pelatihan tersebut dinilai memberikan pemahaman baru sekaligus mempersiapkan petani menghadapi kewajiban sertifikasi ISPO sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2025.
Ketua DPP APKASINDO Luwu Utara, H. Rafiudin, SH., mengatakan antusiasme petani terhadap pelatihan cukup tinggi. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala di tingkat kelompok tani, terutama dalam membangun kekompakan dan memenuhi tahapan persiapan menuju sertifikasi ISPO.
"Setelah melalui pelatihan yang diselenggarakan AKPY bersama BPDP dan Ditjenbun ini dalam rangka menghadap ISPO disambut baik oleh masyarakat. Hanya saja beberapa keluhan dari kelompok tani adalah beberapa masih sulit untuk kumpul, belum masalah persyaratannya. Tapi sesungguhnya tidak ada yang dianggap susah kalau itu sudah dilaksanakan. Apalagi berdasarkan dengan amanah Perpres Nomor 33 Tahun 2025 yang wajib khususnya petani kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikat ISPO," ujarnya.
Menurutnya, pelatihan yang diberikan AKPY tidak hanya memberikan pemahaman mengenai regulasi ISPO, tetapi juga membekali petani dengan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan.
"Setelah ada acara pelatihan ISPO AKPY ini banyak pengalaman dan banyak ilmu yang didapatkan. Kita petani sawit ke depan semakin lebih baik berkat program pemerintah untuk mencanangkan ISPO tahun 2025. Pasti akan sukses," katanya.
Ia menilai sertifikasi ISPO akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing petani sawit rakyat. Karena itu, ia mengimbau petani yang masih ragu agar segera mempersiapkan diri mengikuti proses sertifikasi.
"Petani tidak perlu mikir-mikir lagi karena untuk petani yang memiliki sertifikat ISPO dan yang tidak memiliki sertifikat ISPO itu akan berpengaruh dengan harga. Tinggal bagaimana program ini, pabrik harus ISPO juga. Supaya bisa kita sinergi dalam hal pencapaian komoditi CPO yang lebih baik," tegasnya.
Selain persoalan sertifikasi, Ketua DPP APKASINDO Luwu Utara juga mengungkapkan tantangan lain yang masih dihadapi petani, yakni pemasaran tandan buah segar (TBS). Menurutnya, meski Luwu Utara memiliki tujuh pabrik kelapa sawit, sebagian besar tidak memiliki kebun sendiri sehingga pasokan dan kondisi keuangan pabrik kerap memengaruhi penyerapan hasil panen petani.
"Di Luwu Utara ada hambatan dalam menjual TBS. Di sana ada tujuh pabrik yang tidak memiliki kebun, terkadang pabrik itu kehabisan dana jadi terpaksa membawa ke Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua karena harga lebih baik di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Selatan harga yang salah satu dari 22 provinsi, di Sulsel harganya masih kurang. Mungkin pengaruh kualitas, rendemen yang rendah," jelasnya.
Ia menambahkan, harga TBS di Luwu Utara saat ini masih berada di bawah harga penetapan pemerintah.
"Harga TBS di Lutra, di penetapan harga Rp2.975 tapi yang berlaku sekarang Rp2.880. Kalau di Sulteng harga bisa naik sampai Rp3.000-an," ungkapnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produksi melalui penerapan praktik budidaya yang baik, penggunaan benih unggul, serta implementasi standar ISPO menjadi langkah strategis untuk meningkatkan rendemen dan memperkuat posisi tawar petani. Melalui pelatihan yang difasilitasi AKPY, BPDP, dan Ditjenbun, petani diharapkan semakin siap memenuhi standar keberlanjutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik dari usaha perkebunan kelapa sawit.