ISPO Jadi Solusi Atasi Rendahnya Produktivitas dan Harga TBS Petani Sawit Sulawesi Selatan

ISPO Jadi Solusi Atasi Rendahnya Produktivitas dan Harga TBS Petani Sawit Sulawesi Selatan

Makassar, mediaperkebunan.id – Rendahnya produktivitas kebun rakyat dan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani masih menjadi tantangan utama pengembangan kelapa sawit di Sulawesi Selatan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bibit yang tidak bersertifikat sehingga menghasilkan rendemen minyak yang rendah. Penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dinilai menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui penerapan praktik budidaya yang baik sekaligus penggunaan bibit unggul.

Hal tersebut disampaikan Ir. Tri Haryadi, dosen praktisi Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY), saat diwawancarai di sela kegiatan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurut Tri Haryadi, Kabupaten Luwu Utara merupakan sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Sulawesi Selatan. Meski demikian, pemahaman sebagian petani mengenai budidaya sawit yang benar masih perlu ditingkatkan.

"Kabupaten Luwu Utara, sentra sawit Sulawesi Selatan itu yang paling besar di Sulawesi Selatan. Selain Luwu Utara ada Luwu Timur dan Wajo, dan Luwu Utara yang paling besar," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini banyak petani memperoleh bibit secara sembarangan tanpa memperhatikan kualitas maupun asal-usulnya.

"Pemahaman mereka tentang budidaya sawit itu masih lemah. Mereka hanya melihat bahwa semua sawit itu sama. Mereka ambil bibit sawit dari kebun perusahaan atau bibit sebelah, asal cabut-cabut atau mariles. Mereka cuma mikir mau panen minyak," katanya.

Menurut Tri, kebiasaan tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas kebun rakyat. Banyak tanaman yang berasal dari bibit tidak legal sehingga didominasi tipe dura yang memiliki rendemen minyak lebih rendah dibandingkan tenera.

"Padahal kenyataannya sekarang kebun masyarakat itu masalahnya produktivitasnya rendah karena bibitnya tidak legitim, masih kebanyakan dura. Rendemen dura itu paling tinggi 18 persen, sehingga harga sawit mereka selalu lebih rendah dari yang ditetapkan oleh dinas perkebunan daerah karena harga itu diperuntukkan untuk sawit mitra yang rendemennya sudah di atas 22 persen," jelasnya.

Tri menuturkan, kondisi tersebut mulai berubah setelah petani mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam program tersebut, petani diwajibkan menggunakan bibit unggul bersertifikat sehingga produktivitas kebun dapat meningkat.

"Petani sebelum mengikuti PSR sumber benihnya asal. Sekarang setelah PSR memastikan memakai bibit unggul dan harus memastikan bibitnya tenera, bukan dura. Kalau tenera rendemennya bisa sampai 22 persen bahkan potensinya bisa 26 persen," ujarnya.

Karena itu, menurutnya penerapan ISPO menjadi langkah penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani sawit.

"Mereka kebanyakan dura sehingga rendemen 18 persen, dan penentuan harga sawit di rendemen. Jadi kalau rendemennya masih rendah pasti harganya tidak akan terkontrol lagi. Makanya dengan adanya ISPO, mereka harus ada prinsip budidaya kebun yang baik," tegasnya.

Ia menambahkan, akses terhadap bibit unggul sebenarnya bukan menjadi persoalan. Saat ini berbagai produsen benih resmi telah tersedia dan dapat diakses melalui dinas perkebunan di daerah.

"Akses ke benih unggul tidak sulit. Penyedia benih unggul sendiri kan sudah ada, akses ke dinas daerah tinggal sekarang peran dari masing-masing daerah dan penyuluh pendamping membuat petani tergerak untuk pakai benih unggul," katanya.

Tri menegaskan bahwa rendemen merupakan faktor utama yang menentukan harga TBS di tingkat petani.

"Kunci agar harga sawit tinggi adalah rendemen. Rerata rendemen di Sumatera dan Kalimantan karena mungkin peserta PSR jauh lebih banyak, rendemennya juga lebih baik yaitu di atas 22 persen," ujarnya.

Selain aspek teknis budidaya, Tri juga menyoroti masih terbatasnya jumlah petani yang mengikuti sertifikasi ISPO. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah belum kuatnya kelembagaan petani.

"Peserta ISPO saat ini juga belum banyak karena memang untuk ISPO banyak persyaratan, salah satunya kelembagaan. Di Luwu Utara yang sedang dibangun bisa mempercepat proses ISPO," katanya.

Melalui pelatihan yang diselenggarakan AKPY bersama BPDP, diharapkan pemahaman petani terhadap Good Agricultural Practices (GAP) dan prinsip-prinsip ISPO semakin meningkat. Dengan penggunaan bibit unggul bersertifikat, penerapan budidaya yang baik, serta penguatan kelembagaan petani, produktivitas kebun rakyat di Sulawesi Selatan diharapkan meningkat sehingga rendemen dan harga TBS yang diterima petani dapat semakin kompetitif.