SAWIT

Kemenko Perekonomian Siapkan Sistem Informasi ISPO

Peraturan Menko Perekonomian nomor 14 tahun 2025 tentang Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia adalah aturan turunan dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses sertifikasi ISPO. Dida Gardera, Staf Ahli Menko Perekonomian bidang Konektivitas, Jasa dan Sumberdaya Alam, Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan hal ini.

Kutai Timur Percepat PSR: Cetak Biru Menuju Sertifikasi ISPO Global

Pemerintah Republik Indonesia bersama yayasan nirlaba Solidaridad mempercepat pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Langkah strategis ini dilakukan untuk memodernisasi kebun rakyat, mempercepat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Solidaridad Tegaskan Perempuan dan Anak Muda Kunci Pertanian Sawit Berkelanjutan

Keberlangsungan usaha petani sawit swadaya nasional kini menghadapi tantangan global yang makin kompleks, mulai dari penerapan kebijakan B50 hingga ketatnya standar deforestasi Eropa (EUDR). Merespons hal tersebut, organisasi nirlaba global Solidaridad menekankan pentingnya pelibatan perempuan dan generasi muda sebagai strategi utama menjaga ketahanan ekonomi serta keberlanjutan 6,94 juta hektare kebun sawit rakyat di Indonesia.

Kemudahan Izin Permudah Pendirian PKS Brondolan, Berkurang karena Permendag

Hasil desk study PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), PT Riset Perkebunan Nusantara menunjukkan ada 114 PKS brondolan di Sumut dan 61 di Riau. Hasil pemetaan terhadap 38 PKS brondolan menunjukkan 24 merupakan PKS brondolan murni dan 14 PKS konvensional dengan lini usaha pengolahan khusus brondolan Ratna Nur Khoiry, Peneliti PT Riset Perkebunan Nusantara menyatakan hal ini.