UU nomor 9 tahun 2014 tentang perkebunan pasal 56 ayat 2 menyebutkan setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memilki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun
Penguatan pencegahan kebakaran lahan dan perkebunan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Kelembagaan di tingkat lapangan, termasuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), perlu dibentuk, dibina, dan dilengkapi dengan sarana serta standar operasional prosedur (SOP) agar mampu menjalankan fungsi pencegahan secara optimal.
Dalam Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2026, yang membahas perkembangan pasar karbon, Senior Researcher Korea Research Institute on Climate Change (KRIC), Bonn Choi, mengatakan penerapan Artikel 6 Perjanjian Paris membuka ruang bagi negara dan pelaku usaha untuk mengembangkan mekanisme pasar karbon sebagai instrumen pengurangan emisi sekaligus menciptakan nilai ekonomi.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam sektor kelapa. Kelapa tumbuh dari pesisir hingga pedalaman, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara hingga Papua.
WWF-Indonesia dan the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC, Dewam Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untiuk kemitraan strategis memperkuat sistim komoditas perkebunan berkelanjutan (sustainable) dan meningkatkan pengenalannya pada pasar global.
Prof. Bungaran: Kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia perlu ditransformasikan menjadi ilmu pengetahuan, teknologi, produk bernilai tinggi, lapangan pekerjaan, serta sumber kemakmuran bagi masyarakat.
Pengembangan industri kelapa sawit tidak berhenti pada produksi minyak sawit mentah (CPO), tetapi dapat diperluas melalui integrasi perkebunan, pengolahan, hingga produk bernilai tambah.
