Artikel Terbaru Lainnya

Lihat semua

Ketidakpastian Regulasi Bisa Hambat Investasi Sawit

lImplementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengorbankan iklim investasi.

6TH IPOSC: Perkuat Kemitraan, Petani Ikut Hilirisasi Dan Tidak Keluar Dari Rantai Pasok

Perkebunan kelapa sawit saat ini menghadapi berbagai tantangan. Permintaan meningkat baik untuk B50 maupun ekspor sedang produktivitas stagnan. Perusahaan dengan upaya sendiri meskipun banyak kendala bisa meningkatkan produktivitas sedang petani harus diintervensi. Hendra J Purba, Sekjen POPSI (Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia) menyatakan hal ini.

9th Borneo Forum 2026: Dirjenbun Ajak Industri Sawit Canangkan Gerakan Naik 1 Ton CPO per Hektare dan Perkuat Kemitraan Hadapi Era B50

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., mengajak seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit untuk menjadikan implementasi program biodiesel B50 sebagai momentum memperkuat produktivitas, mempercepat transformasi tata kelola, serta membangun kemitraan yang lebih kuat antara perusahaan dan pekebun rakyat.