Ketika berkunjung ke Teaching Factory Steamless Palm Oil Technology, hasil kerjasama Petrus Tjandra dengan Instiper di Yogyakarta. “Hilirisasi sawit bisa terjadi kalau hulunya beres, harus ada tarikan. Saya deklarasikan minyak sawit rendah emisi karbon, energi dan air,” katanya.
Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy, MS., dalam kegiatan Ceramah Motivasi bagi mahasiswa baru dan civitas akademika, Sabtu (5/9/2026).
Kementerian Perdagangan terus memacu daya saing komoditas pala Indonesia di pasar internasional melalui penguatan mutu dan pemenuhan standar keamanan pangan. Langkah ini krusial untuk memperluas penetrasi pala nasional ke negara-negara tujuan ekspor bernilai tinggi.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperketat langkah pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau. Melalui pemanfaatan teknologi pemantauan dini hingga bantuan armada helikopter di daerah rawan, pengusaha sawit terus mengantisipasi potensi penyebaran api dari luar kawasan konsesi.
Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta mengawali Tahun Akademik 2026/2027 dengan menyambut 1.135 mahasiswa baru. Jumlah tersebut terdiri atas 1.058 mahasiswa program sarjana dan 77 mahasiswa program pascasarjana.
Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (HUKATAN) mendesak pemerintah dan perusahaan untuk menjadikan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai ancaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3), bukan sekadar isu lingkungan.
Peraturan Menko Perekonomian nomor 14 tahun 2025 tentang Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia adalah aturan turunan dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses sertifikasi ISPO. Dida Gardera, Staf Ahli Menko Perekonomian bidang Konektivitas, Jasa dan Sumberdaya Alam, Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan hal ini.
