Kegiatan ini diselenggarakan oleh PT Koompasia Enviro Institute melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM-PKS), hasil kolaborasi antara Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian.
Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat menggenjot produktivitas kelapa sawit nasional guna mengantisipasi lonjakan permintaan crude palm oil (CPO). Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya kebutuhan CPO, terutama usai pemerintah resmi memberlakukan kebijakan mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026.
Keberhasilan pengelolaan pabrik kelapa sawit (PKS) tidak lagi hanya diukur dari tingginya angka Oil Extraction Rate (OER) maupun Kernel Extraction Rate (KER). Lebih dari itu, perusahaan dituntut untuk membangun trading mindset, pola pikir bisnis yang berorientasi pada penciptaan keuntungan maksimal (maximum profit).
Rencana pemerintah memperkuat kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menjadi 50 persen dinilai perlu mempertimbangkan kondisi likuiditas serta karakteristik usaha industri kelapa sawit.
lImplementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang kehutanan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengorbankan iklim investasi.
Panen perdana di SBHE, Region 4 Bumitama
Praktisi Perhimpunan Perusahaan Perkebunan Indonesia (P3PI), Dr. Tony Liwang, menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam pengawasan proses olah sawit serta penerapan konsep energi sirkular (circular energy).
