Lamandau, mediaperkebunan.id – Menghadapi standar keberlanjutan pasar global yang kian ketat, termasuk pemberlakuan regulasi bebas deforestasi (EUDR), Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama Solidaridad Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat daya saing kelapa sawit daerah. Selain itu sebagai bagian dari komitmen iklim Indonesia ke UNFCCC, untuk Penurunan emisi GRK sekitar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030 dibanding skenario tanpa aksi (business-as-usual) dan pemenuhan target Net-Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Melalui “Workshop Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon” kami diharapkan organisasi sipil masyarakat seperti Solidaridad, pemerintah Kabupaten Lamandau, perusahaan dan stakeholders lainnya dapat bersinergi melalui kerja bersama mendukung target pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia menuju Net Zero Emissions dan Ekonomi Hijau.
Sektor kelapa sawit saat ini menghadapi tantangan ganda: memenuhi target ekonomi sekaligus menekan emisi. Namun, Solidaridad dan Pemkab Lamandau melihat peluang besar di balik tantangan ini. Pengelolaan emisi yang baik tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap regulasi (seperti kewajiban pajak karbon), tetapi juga membuka potensi pendapatan baru melalui perdagangan kredit karbon (carbon credit), di masa mendatang.
Kegiatan ini merupakan respons proaktif terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum baru bagi perdagangan karbon, offset, hingga pajak karbon di Indonesia.
Diskusi dalam workshop berfokus pada langkah konkret, mulai dari pemetaan sumber emisi (tata kelola lahan, pupuk, limbah POME/Palm Oil Mill Effluent) hingga metodologi penghitungan yang sesuai dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, Triadi Eka Asi Jayadiputera, SSTP.M.Si, menegaskan bahwa kesiapan daerah adalah kunci dalam menghadapi era ekonomi hijau ini.
“Implementasi Nilai Ekonomi Karbon bukan lagi pilihan, melainkan keharusan regulasi yang ada di depan mata. Melalui workshop ini, Pemerintah Daerah ingin memastikan bahwa perusahaan maupun petani di Lamandau tidak hanya ‘terkena dampak’ regulasi, tetapi siap mengambil manfaat ekonomi dari perdagangan karbon yang lestari. Kita harus pastikan Lamandau tidak tertinggal dalam momentum ini,” ujar Triadi.
Acara yang berlangsung di Aula Pertemuan BPKPD Kabupaten Lamandau ini menghadirkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Hadir sebagai peserta adalah pemain kunci industri sawit nasional yang beroperasi di wilayah ini, termasuk perwakilan dari PT. Pilar Wanapersada (DSN Group), PT. Citra Borneo Indah, dan PT. Nirmala Agro Lestari, serta beberapa perusahaan lainnya.
Menanggapi kolaborasi ini, Solidaridad menegaskan pentingnya model pertanian cerdas iklim.
“Solidaridad berkomitmen penuh mendukung pemerintah dalam mencapai target NDC melalui model kemitraan rantai pasok berkelanjutan yang inklusif. Peta jalan mendukung tujuan tersebut telah dilakukan Solidaridad melalui aksi mitigasi dan adaptasi melibatkan petani swadaya dalam kegiatan pendampingan teknis, penguatan kelembagaan petani swadaya, pemetaan, kemamputelusuran, dengan harapan kesejahteraan petani dapat berjalan beriringan dengan penurunan emisi gas rumah kaca,” ungkap Yeni Fitriyanti, Country Manager Solidaridad Indonesia.
Lebih lanjut Yeni menambahkan, “Fokus kerja kami saat ini dan ke depan adalah memastikan petani swadaya tidak hanya mendapatkan akses terhadap bibit unggul dan bersertifikat, kemampuan mengakses pembiayaan serta pasar yang lebih baik, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim (Climate Smart Agriculture). Dengan demikian, skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang sedang kita bahas hari ini diharapkan menjadi komitmen bersama memperjuangkan insentif yang dapat dirasakan di kemudian hari, demi kesejahteraan petani pekebun sekaligus penghargaan atas peran mereka menjaga hutan dan lingkungan”
Solidaridad juga menekankan pentingnya aspek keadilan iklim agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati korporasi besar.
“Petani sawit swadaya adalah tulang punggung industri kita. Tanpa keterlibatan aktif dan penguatan kapasitas petani, upaya mitigasi iklim di sektor sawit tidak akan optimal dan berisiko meminggirkan mereka dari rantai pasok global,” tambah Yeni.
Workshop ini turut menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Bappedalitbang Kabupaten Lamandau. Serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sukamara-Lamandau, Politeknik Negeri Lamandau, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lamandau, APKASINDO Lamandau, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Mulya, perwakilan dari beberapa perusahaan sawit swasta di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara, dan Kotawaringin Barat, serta perwakilan dari 3 koperasi/kelompok petani sawit swadaya.
Hasil dari pertemuan ini diharapkan melahirkan peta jalan (roadmap) integrasi kebijakan NEK ke dalam perencanaan pembangunan daerah Lamandau, Kalimantan Tengah.