TKS Jambi 2026: Permentan 13/2024 Perkuat Perlindungan Pekebun Melalui Tata Niaga TBS yang Transparan dan Berkeadilan

TKS Jambi 2026: Permentan 13/2024 Perkuat Perlindungan Pekebun Melalui Tata Niaga TBS yang Transparan dan Berkeadilan

Jambi, mediaperkebunan.id – Tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang transparan dan berkeadilan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

Hadir secara daring, Ketua Kelompok Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, Elvyrisma T. Nainggolan, S.TP., M.P. menyampaikan hal tersebut dalam acara Seminar Teknis Kelapa Sawit (TKS) yang dieelenggarakan Media Perkebunan dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada hari Kamis (19/11/2026) di Jambi.

Elvyrisma menjelaskan, Permentan 13 Tahun 2024 diterbitkan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun mitra agar memperoleh harga TBS yang wajar sekaligus menjamin pemasaran hasil panen. Regulasi ini juga bertujuan memperpendek rantai pemasaran TBS, menjamin ketersediaan bahan baku bagi pabrik kelapa sawit (PKS), serta menghindari persaingan usaha tidak sehat antarpabrik.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 20 November 2024 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 25 November 2024. Permentan ini sekaligus menggantikan Permentan Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS.

Menurut Elvyrisma, salah satu persoalan dalam tata niaga sawit rakyat adalah masih rendahnya posisi tawar pekebun, terutama pekebun swadaya yang sebagian besar menjual hasil panennya melalui perantara. Rantai pemasaran yang panjang, mulai dari pekebun, agen, RAM, hingga PKS, menyebabkan sebagian margin pemasaran dinikmati perantara.

Selain itu, masih terdapat persoalan transparansi dalam penentuan mutu dan rendemen, keterbatasan informasi harga pembelian di tingkat PKS, serta belum optimalnya kelembagaan ekonomi pekebun. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan harga yang diterima pekebun lebih rendah dan menimbulkan pemotongan harga yang tidak transparan.

"Karena itu, penguatan kelembagaan pekebun menjadi penting agar pekebun memiliki posisi tawar yang lebih baik dan dapat melakukan penjualan TBS secara kolektif melalui kemitraan dengan PKS," jelas Elvyrisma.

Dalam paparannya, Elvyrisma menjelaskan bahwa penetapan harga pembelian TBS dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi atas nama gubernur berdasarkan usulan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Tim tersebut terdiri atas unsur dinas provinsi dan kabupaten/kota, PKS dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit, serta kelembagaan pekebun dan/atau asosiasi pekebun kelapa sawit. Tim juga diwajibkan mendapatkan pelatihan mengenai mekanisme penetapan harga sebelum melaksanakan tugasnya.

Tim Penetapan Harga memiliki sejumlah tugas, di antaranya merumuskan dan mengusulkan besaran Indeks K, memastikan perhitungan komponen harga yang diajukan PKS, serta menyelenggarakan rapat penetapan harga paling sedikit satu kali setiap dua pekan.

Adapun harga pembelian TBS dihitung berdasarkan komponen harga jual minyak kelapa sawit mentah (CPO), harga inti sawit (palm kernel/PK), rendemen, dan Indeks K.

Secara umum, rumus penetapan harga TBS adalah Indeks K dikalikan dengan penjumlahan harga CPO dikalikan rendemen CPO dan harga PK dikalikan rendemen PK. Untuk pekebun mitra plasma, perhitungan harga TBS juga dapat ditambah nilai cangkang apabila memiliki nilai ekonomis.

Indeks K merupakan persentase bagian yang diterima pekebun dalam pembentukan harga TBS. Perhitungannya mempertimbangkan harga jual CPO dan PK, biaya pemasaran, biaya pengangkutan, biaya pengolahan, penyusutan pabrik, serta komponen biaya operasional lainnya.

Elvyrisma menegaskan bahwa transparansi data menjadi hal penting dalam proses tersebut. Setiap PKS yang bekerja sama dengan pekebun mitra wajib menyampaikan usulan perhitungan Indeks K beserta dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tim Penetapan Harga.

Data yang disampaikan mencakup realisasi penjualan CPO dan PK, biaya operasional, rendemen aktual pabrik, hingga volume TBS milik pekebun mitra yang diolah.

Apabila tidak tersedia data penjualan pada periode sebelumnya atau terdapat deviasi harga lebih dari 2,5% di antara anggota tim, penetapan harga dapat menggunakan sumber alternatif berupa rata-rata harga penjualan PKS anggota tim, Kantor Pemasaran Bersama BUMN, atau Bursa CPO Indonesia.

Selain mekanisme penetapan harga, Permentan 13 Tahun 2024 juga mengatur perjanjian kerja sama antara PKS dan pekebun mitra. Perjanjian tersebut menjadi dasar hubungan kemitraan, termasuk pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban, kondisi kebun, tingkat pemeliharaan, persentase tanaman tenera dan dura, rendemen CPO dan PK, jangka waktu kerja sama, persyaratan penerimaan buah di PKS, serta sanksi.

Untuk pekebun mitra plasma, jangka waktu perjanjian kerja sama minimal satu siklus tanam. Sementara itu, untuk pekebun mitra swadaya, jangka waktu kerja sama minimal dua tahun.

Dalam pelaksanaannya, PKS wajib membeli TBS produksi pekebun mitra sesuai harga yang telah ditetapkan dan melakukan pembayaran melalui kelembagaan pekebun. Sebaliknya, pekebun berkewajiban menyerahkan TBS kepada PKS mitra dengan memenuhi persyaratan mutu yang telah disepakati.

"Hubungan kemitraan harus dibangun secara setara melalui perjanjian kerja sama yang jelas, mulai dari persyaratan mutu, volume, jadwal pengiriman hingga mekanisme pembayaran. Dengan demikian, hak dan kewajiban antara pekebun dan perusahaan dapat berjalan secara seimbang," ungkapnya.

Untuk memastikan regulasi berjalan efektif, pemerintah juga mengatur kewajiban pelaporan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelian TBS.

PKS wajib menyampaikan laporan kepada kepala dinas provinsi paling sedikit satu kali dalam sebulan. Laporan tersebut mencakup usulan Indeks K beserta data pendukung, harga pembelian TBS, volume TBS yang diolah, produksi CPO dan PK, serta jumlah pekebun dan luas kebun mitra plasma maupun swadaya.

Sementara itu, pengawasan dilakukan oleh satuan tugas paling sedikit satu kali dalam sebulan. Satgas melibatkan unsur Direktorat Jenderal Perkebunan, Inspektorat Jenderal, dinas dan inspektorat daerah, serta dinas yang membidangi perindustrian, perdagangan, dan koperasi.

Pengawasan tersebut bertujuan memastikan PKS membeli TBS sesuai harga yang telah ditetapkan, menerima pengaduan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan. PKS yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis maksimal dua kali dengan jeda satu bulan, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Ke depan, Elvyrisma menekankan perlunya percepatan implementasi penetapan harga TBS di seluruh provinsi, penguatan koperasi dan kelembagaan pekebun, serta perluasan kemitraan antara pekebun dan PKS.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi salah satu langkah yang perlu dikembangkan, terutama untuk pencatatan transaksi, penimbangan elektronik, penyediaan informasi harga harian, dan ketelusuran (traceability) hasil perkebunan.

"Harga TBS yang adil harus didukung oleh transparansi pembentukan harga, kemitraan yang setara, dan pengawasan yang konsisten. Dengan penguatan kelembagaan pekebun serta keterbukaan data, tata niaga TBS diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pekebun maupun industri kelapa sawit secara keseluruhan," pungkas Elvyrisma.