Kadisbun: Potensi Sawit Rakyat Jambi Besar, Pemanfaatan Program BPDP Perlu Dioptimalkan

Kadisbun: Potensi Sawit Rakyat Jambi Besar, Pemanfaatan Program BPDP Perlu Dioptimalkan

Jambi, mediaperkebunan.id – Provinsi Jambi memiliki potensi besar dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Data Statistik Perkebunan Tahun 2024, luas perkebunan kelapa sawit di Jambi mencapai 1.131.327 hektare. Angka tersebut meningkat dibandingkan 448.899 hektare pada 2007. Dengan potensi tersebut, Jambi menjadi salah satu daerah penting dalam industri kelapa sawit nasional. Sebagian besar perkebunannya merupakan perkebunan rakyat sehingga peningkatan produktivitas pekebun menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Henrizal, S.PT., MM., menyampaikan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah. Provinsi Jambi memiliki tujuh komoditas perkebunan unggulan, yaitu kelapa sawit, karet, kelapa dalam, cassiavera atau kayu manis, kopi, pinang, dan tebu. Berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2024, sektor perkebunan secara keseluruhan memiliki luas mencapai 1.964.427 hektare dan melibatkan sekitar 748.181 kepala keluarga, dengan nilai pendapatan mencapai Rp57 triliun.

Di antara berbagai komoditas tersebut, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang paling diminati dan berkembang pesat. Sekitar 59% dari total areal perkebunan kelapa sawit di Jambi merupakan milik pekebun atau masyarakat, sedangkan sisanya dikelola perusahaan. Kondisi ini menunjukkan besarnya peran perkebunan rakyat sekaligus pentingnya dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun.

Dalam Seminar Teknis Kelapa Sawit (TKS) bertema “Kiat Sukses Meningkatkan Produktivitas Sawit” pada hari Rabu (19/11/2026) di Jambi, Henrizal menyoroti bahwa pemanfaatan program bantuan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) masih perlu dioptimalkan. Padahal, BPDP menyediakan berbagai bentuk dukungan bagi pekebun melalui tiga program utama, yakni Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan sarana dan prasarana (sarpras).

Menurutnya, program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu kelapa sawit, memperkuat kemampuan teknis dan manajerial pekebun, serta mendukung penerapan prinsip perkebunan berkelanjutan.

“Peluang-peluang itu sampai dengan saat ini sepenuhnya belum dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Henrizal menjelaskan bahwa program PSR telah berjalan di Jambi sejak 2017. Berdasarkan data realisasi penyaluran dana PSR periode 2017–2025, total target peremajaan yang ditetapkan mencapai 124.286 hektare. Namun, realisasi yang tercapai baru sekitar 37.398 hektare atau sekitar 30% dari total target. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dana yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp1,25 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan masih besarnya potensi kebun kelapa sawit rakyat yang dapat diremajakan. Data tahun 2024 mencatat luas tanaman tua dan rusak yang berpotensi diremajakan di Jambi mencapai sekitar 130.094 hektare. Kabupaten Muaro Jambi memiliki areal terbesar, yakni 36.864 hektare, disusul Merangin 31.593 hektare, Bungo 14.791 hektare, Tebo 13.899 hektare, Batang Hari 13.067 hektare, Tanjung Jabung Timur 8.898 hektare, Tanjung Jabung Barat 6.509 hektare, dan Sarolangun 4.473 hektare.

Untuk program PSR, Jambi memperoleh target sekitar 7.400 hektare pada tahun ini. Hingga saat penyampaian materi, realisasi pengajuan atau capaian yang dilaporkan telah melampaui 8.000 hektare. Ia menegaskan bahwa BPDP tidak membatasi pengajuan hanya pada angka target yang diberikan, sepanjang pekebun memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengajuan PSR dapat dilakukan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, atau kelembagaan pekebun lainnya. Proses pengusulan dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui dinas perkebunan kabupaten/kota dan provinsi atau melalui pola kemitraan dengan perusahaan perkebunan.

Untuk jalur dinas, pengajuan dimulai dari kelompok tani atau kelembagaan pekebun kepada dinas kabupaten/kota. Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan pemeriksaan lapangan sebelum diteruskan ke dinas provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendapatkan rekomendasi teknis. Setelah tahapan tersebut terpenuhi, usulan diteruskan kepada BPDP untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2025, bantuan peremajaan diberikan paling banyak untuk empat hektare per orang dengan nilai Rp60 juta per hektare. Bantuan tersebut menjadi kesempatan bagi pekebun untuk memperbarui kebun yang telah mengalami penurunan produktivitas.

Adapun kriteria kebun yang dapat mengikuti program PSR meliputi tanaman yang telah berumur lebih dari 25 tahun, produktivitas maksimal 10 ton TBS per hektare per tahun pada tanaman berumur minimal tujuh tahun, atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul. Pekebun juga harus tergabung dalam kelembagaan pekebun dan memiliki legalitas lahan.

Henrizal mengajak masyarakat yang kebunnya telah memasuki masa peremajaan agar segera memanfaatkan program tersebut. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul dan memiliki produktivitas rendah juga dapat diusulkan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Menurutnya, salah satu kendala yang masih dihadapi di lapangan adalah persoalan legalitas dan status lahan. Beberapa dokumen penguasaan tanah yang diajukan masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sporadik, girik, akta jual beli, maupun dokumen hak adat. Selain itu, terdapat lahan yang terindikasi berada dalam kawasan hutan atau tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Kendala lainnya berasal dari pekebun yang belum bersedia melakukan peremajaan karena kebunnya masih produktif dan harga tandan buah segar (TBS) sedang baik. Sebagian pekebun juga khawatir kehilangan penghasilan selama masa pembangunan kembali kebun serta terbebani pembiayaan untuk kebutuhan peremajaan.

Karena itu, ia meminta kelompok tani dan pekebun berkoordinasi dengan dinas perkebunan setempat apabila menghadapi kendala dalam proses pengajuan. Pemerintah daerah, menurutnya, siap memfasilitasi masyarakat agar dapat memanfaatkan program tersebut dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku.

Selain PSR, program pengembangan SDM juga perlu dimanfaatkan lebih luas. BPDP menyediakan beasiswa bagi anak-anak pekebun dan pekerja di sektor perkebunan. Pada tahun ini, sekitar 200 orang di Jambi telah menerima beasiswa melalui program tersebut. Ia berharap informasi mengenai kesempatan ini dapat disampaikan kepada masyarakat, khususnya keluarga pekebun yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan.

Program pengembangan SDM juga mencakup pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pekebun. Materi yang diberikan antara lain praktik budidaya kelapa sawit, penguatan kelembagaan pekebun, serta penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu pekebun mengelola kebun secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Dukungan lainnya diberikan melalui program sarana dan prasarana perkebunan. Bantuan ini mencakup intensifikasi perkebunan, pembangunan atau peningkatan jalan kebun, mesin pertanian, alat pascapanen, unit pengolahan hasil, alat transportasi, hingga dukungan verifikasi teknis ISPO.

Berdasarkan pemaparan Kadisbun Jambi, realisasi program sarana dan prasarana periode 2021 hingga Juli 2026 mencakup 26 kelembagaan pekebun. Total alokasi dana yang tercatat mencapai sekitar Rp91,14 miliar, dengan realisasi penyaluran sekitar Rp46,01 miliar atau 50,48%.

Beberapa bantuan yang telah direalisasikan antara lain pembangunan dan peningkatan jalan kebun, pengadaan mesin pertanian berupa hydraulic excavator, serta bantuan intensifikasi melalui penyediaan pupuk dan pestisida. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki aksesibilitas kebun, mendukung kegiatan pemeliharaan, dan meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain keterbatasan akses jalan kebun, sebagian pekebun kesulitan memenuhi kebutuhan pemeliharaan karena biaya yang cukup tinggi. Belum tersedianya pabrik mini kelapa sawit juga menjadi kendala dalam membantu pekebun mengolah TBS menjadi minyak kelapa sawit mentah.

Selain program PSR dan sarana prasarana, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi juga mendorong pendataan perkebunan sawit rakyat melalui penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dokumen ini merupakan keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun dengan luas lahan kurang dari 25 hektare dan menjadi kewenangan bupati atau wali kota.

STDB bukan merupakan izin usaha dan penerbitannya tidak dipungut biaya. Pendataan ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memperoleh informasi mengenai identitas pekebun, lokasi, luas, serta kondisi perkebunan sawit rakyat secara lebih terstruktur.

Dalam pelaksanaannya, proses penerbitan STDB mencakup beberapa tahapan, mulai dari persiapan pembentukan tim, sosialisasi, pendataan, pemetaan, verifikasi, hingga penerbitan dokumen melalui aplikasi e-STDB dengan tanda tangan elektronik.

Berdasarkan data dalam pemaparan tersebut, pendataan STDB di Provinsi Jambi telah mencapai 5.857 persil dengan total luas 14.921,906 hektare. Pendataan ini diharapkan dapat memperkuat basis data perkebunan rakyat sekaligus mendukung perencanaan program pembinaan dan pengembangan perkebunan secara lebih tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan PSR, Henrizal mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjalankan proses sesuai aturan dan kewenangan masing-masing. Mulai dari kelompok tani, dinas perkebunan kabupaten dan provinsi, hingga instansi pusat harus memastikan setiap tahapan berjalan transparan dan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan agar tidak ada pihak yang membuat persyaratan sendiri atau memaksakan pengajuan yang tidak memenuhi kriteria. Jika suatu usulan memang belum layak, hal tersebut harus disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, usulan yang memenuhi persyaratan harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Niat kita baik, ingin membantu masyarakat untuk memperoleh bantuan PSR. Tetapi prosesnya harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap pemanfaatan program BPDP di Jambi semakin meningkat melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kelompok tani, asosiasi, dan pekebun. Dengan dukungan pembiayaan peremajaan, penggunaan benih unggul, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM, perkebunan sawit rakyat di Jambi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.