Badung, Mediaperkebunan.id
Tantangan industri kelapa sawit ke depan bukan hanya aspek yang terkait dengan perdagangan global, tetapi ada masalah fundamental pada tingkat produksi. Dalam 5 tahun terakhir produktivitas nasional semakin menurun. Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara, Iman Yani Harahap menyatakan hal ini pada Media Perkebunan disela-sela International Oil Palm Conference (IOPC) 2022 yang Ketujuh di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) .
Penyebabnya adalah terlambatnya peremajaan, terutama pada perkebunan rakyat dan setiap tahun areal yang perlu diremajakan bertamabah terus Saat ini 20% areal perkebunan rakyat perlu peremajaan. Program Peremajaan Sawit Rakyat merupakan jawadan tetapi targetnya tidak pernah tercapai.
“Tidak tercapainya target PSR bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua pemangku kepentingan lainnya. Program ini harus sukses dan semuanya harus mengambil peran, sebab kedepannya akan semakin berat. Ketidaberhasilan mencapai target tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja tetapi kepada semua pemangku kepentingan.,” katanya.
Tanaman tua secara alami harus dilakukan peremajaan. Peremajaan terlambat yang terekspos adalah pada perkebunan rakyat. “Tetapi tidak mungkin di perusahaan perkebunan terutama perusahaan menengah terjadi hal yang sama. PTPN mungkin juga perlu percepatan peremajaan. Masalah ini merupakan tantangan bagi kita semua,” kata Iman Yani lagi.
Penyebab lainnya adalah biaya sarana produksi yang naik signifikan akibat naiknya harga pupuk dan upah yang selalu meningkat setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan harga pokok produksi naik. Praktek perkebunan baik yang merupakan dasar seorang planter menjadi terkendala untuk dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini membuat produktivitas semakin menurun.
Selama ini, apalagi ketika luas kebun kelapa sawit berkembang pesat pada tahun 2000an, ternyata tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas. Produktivitas rendah membuat HPP menjadi lebih tinggi. Tindakan penghematan penggunaan sarana produksi akibat keterbatasan biaya sehingga dalam beberapa hal melanggar prinsip pengolaan perkebunan yang baik otomatis membuat produktivitas rendah.
“Tantangan ke depan, dengan asumsi permintaan dalam negeri baik untuk pangan dan energi meningkat, maka tanpa melihat stok yang ada hanya neraca produksi dan permintaan saja, Indonesia bisa defisit minyak sawit tahun 2026,” kata Yani tegas.
Dalam situasi seperti ini kebijakan pemerintah pasti mementingkan kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini wajar dan semua pemerintah di negara manapun pasti akan mengutamakan kepentingan dalam negerinya.
Seperti terjadi pada kebijakan pelarangan ekspor akibat kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu, maka kebijakan ini pasti akan mendisrupsi harga TBS petani. Waktu itu harga dunia sedang tinggi tetapi Indonesia menutup ekspor sehingga harga dalam negeri rendah yang berimbas pada harga TBS petani. Padahal dalam situasi normal harga dalam negeri mengikuti harga internasional. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan dalam menjaga sustainabilitas sawit Indonesia.
Best Management Practises (BMP) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus benar-benar dilakukan. Apalagi sawit terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Hal ini penting supaya Indonesia mampu terus memenuhi permintaan pasar baik dalam negeri maupun global.
Selama ini Indonesia mengkonsumsi 30-40% minyak sawit yang diproduksi dan sisanya diekspor. Bila terjadi defisit maka ekspor akan berkurang. Indonesia merupakan pemain terbesar minyak sawit dunia dan pengurangan ekspor akan mempengaruhi negara-negara konsumen.
“Dunia pasti tidak senang bila Indonesia mengurangi ekspor. Minyak sawit sangat dibutuhkan dunia dan mereka tidak mau kehilangan,” katanya.