PERPEKINDO Minta Kebijakan Kelapa Jangan Sektoral

PERPEKINDO Minta Kebijakan Kelapa Jangan Sektoral

Palembang, mediaperkebunan.id - Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam sektor kelapa. Kelapa tumbuh dari pesisir hingga pedalaman, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara hingga Papua. Di balik setiap pohon kelapa terdapat kehidupan keluarga petani.Di balik setiap buah kelapa terdapat keringat, tenaga dan harapan petani. Karena itu, ketika kita berbicara mengenai kelapa, sesungguhnya kita tidak hanya berbicara tentang komoditas.

“Kita sedang berbicara tentang kehidupan jutaan masyarakat, tentang ekonomi daerah, tentang industri nasional, tentang perdagangan, tentang ekspor, dan tentang masa depan petani Indonesia,” kata Muhaimin Talo, Ketua  Umum Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia  (Perpekindo) pada Munas organisasi ini , Rabu, 23/9 di Palembang. 

Namun harus diakui bahwa potensi besar tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, yaitu Produktivitas kebun masih perlu ditingkatkan; Banyak tanaman kelapa telah berusia tua; Peremajaan kebun belum berjalan secara optimal; Akses petani terhadap pembiayaan dan teknologi masih menjadi tantangan; Tata niaga dan rantai pasok perlu terus dibenahi; Harga kelapa di tingkat petani masih mengalami fluktuasi.

Sementara itu, industri pengolahan membutuhkan kepastian bahan baku, dan pemerintah membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, industri, perdagangan, dan pasar global.

“Di sinilah PERPEKINDO harus mengambil peran. PERPEKINDO tidak boleh hanya menjadi organisasi yang berbicara atas nama petani. PERPEKINDO harus menjadi organisasi yang mampu menghadirkan solusi bagi petani. Kita harus membangun organisasi yang mampu membawa suara petani ke meja kebijakan, tetapi sekaligus mampu membawa kebijakan pemerintah kembali ke tengah-tengah petani,” kata Muhaimin.

Muhaimin berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pembangunan ekosistem kelapa nasional secara menyeluruh. Petani membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian. Industri membutuhkan bahan baku yang berkelanjutan. Pemerintah membutuhkan peningkatan nilai tambah dan daya saing. Dan Indonesia membutuhkan posisi yang kuat dalam perdagangan kelapa dunia.

“Kami berharap kebijakan kelapa nasional tidak dilihat secara sektoral. Hulu dan hilir harus berjalan bersama.Petani harus mendapatkan manfaat yang layak. Industri harus memperoleh kepastian usaha.Dan negara harus mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Kami meyakini bahwa kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang mampu meningkatkan produksi, tetapi juga kebijakan yang mampu memastikan bahwa nilai tambah terbesar dapat dirasakan oleh masyarakat dan petani yang menjadi fondasi sektor kelapa,” katanya.

Ke depan, PERPEKINDO ingin mendorong beberapa agenda strategis, yaitu :

Pertama, percepatan peremajaan kebun kelapa nasional.Peremajaan harus menjadi agenda nasional karena produktivitas kebun merupakan fondasi daya saing kelapa Indonesia.

Kedua, peningkatan penerapan Good Agricultural Practices atau GAP. Petani harus mendapatkan pendampingan, pelatihan, teknologi dan akses terhadap sarana produksi agar produktivitas dan kualitas kelapa meningkat.

Ketiga, pembangunan database petani dan kebun kelapa nasional. Dibutuhkan data yang akurat mengenai luas kebun, jumlah petani, umur tanaman, produktivitas, produksi, serta kebutuhan pengembangan kebun.

Keempat, penguatan kelembagaan ekonomi petani. Petani harus didorong menjadi bagian dari rantai nilai, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku.

Kelima, penguatan hilirisasi kelapa. Kelapa jangan hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Kita harus mengembangkan produk bernilai tambah seperti VCO, santan, air kelapa, coconut milk, desiccated coconut, coco fiber, coco peat, arang, briket, dan berbagai produk turunan lainnya.