Jakarta, mediaperkebunan.id – PT TSI Sertifikasi Internasional resmi menggelar acara TSI Sustainability Talk pada Senin (16/12/2024) di Jakarta. Setelah sukses menyelenggarakan seri sebelumnya di Palembang dan Riau, TSI Sustainability Talk pada tahun ini mengusung tema “Percepatan Sertifikasi ISPO dan Kendala Dalam Proses Sertifikasi ISPO serta Persiapan menuju ISPO Hilir”. Beberapa topik utama yang dibahas mencakup persiapan hilirisasi ISPO, integrasi regulasi EUDR (European Union Deforestation Regulation), dan isu cabron agriculture.
Dr. Nungky Awang Chandra selaku Presiden Direktur PT TSI Sertifikasi Internasional dalam sambutannya menyampaikan bahwa TSI Sustainability Talk dibuat untuk menjembatani regulator dan pelaku industri dalam menghadapi permasalahan terkait sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Dengan mengutamakan diskusi, TSI Sustainability Talk kali ini diharapkan bisa menciptakan solusi bersama yang berkelanjutan untuk mendukung para pekebun dan pelaku usaha di industri kelapa sawit.
“Acara pada hari ini tujuannya untuk membantu pihak regulator dan industri dalam menghadapi permasalahan terkait sertifikasi. Apa yang menjadi permasalahan akan kita akomodir untuk dicarikan solusi bersama. Jadi acara ini menitikberatkan pada diskusi, sehingga bisa terus berkelanjutan dan membantu pelaku industri sawit dan pekebun,” kata Nungky.
Dalam sesi wawancara, Dr. Nungky Awang Chandra mengatakan bahwa TSI memandang sertifikasi ISPO sebagai potensi besar untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit, terutama dalam menjawab isu-isu global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan perdagangan karbon. Pelaku usaha dan pekebun sangat berharap sertifikasi ini dapat mengakomodir kebutuhan tersebut, karena tantangan ke depan adalah meningkatkan daya saing pasar baik di tingkat global maupun domestik.
Sebagai lembaga sertifikasi, TSI bermitra dengan pemerintah untuk membantu proses penilaian kesesuaian terhadap skema-skema yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup standar ISPO maupun skema internasional lainnya, sehingga pelaku industri dan pekebun dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dengan pemenuhan ini, keberlanjutan bisnis dapat ditingkatkan, dan persaingan global dari sektor hulu hingga hilir dapat terakomodir secara lebih efektif.
“TSI merupakan lembaga sertifikasi yang bermitra dengan pemerintah yakni membantu bagaimana melakukan penilaian kesesuaian terhadap skema – skema yang sudah ditetapkan baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Terutama untuk ISPO atau standar dari skema internasional sehingga semua pelaku industri maupun dari pekebun dapat memenuhi persyaratan itu. Sehingga dari sisi keberlangsungan bisnisnya bisa meningkat dan bersaing di pasar global baik dari hulu hingga hilir,” terangnya.
Dalam membantu sertifikasi ISPO petani, Nungky menceritakan ada beberapa kendala yang dihadapinya. Kendala utamanya terletak pada pemahaman terhadap persyaratan yang ada dan keterbatasan anggaran. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk meningkatkan proses sertifikasi. Dalam upaya mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme pendanaan seperti dana bagi hasil dan kolaborasi dengan pelaku industri untuk mendukung proses sertifikasi. Dengan sertifikasi, petani sawit dapat membantu meningkatkan produktivitas rantai pasok hingga 20%.
“Untuk petani kendalanya yang pertama adalah tentang pemahaman persyaratan mengenai ISPO sendiri. Kemudian ada anggaran yang harus dipenuhi sehingga dari pihak petani dan kebun bisa meningkatkan proses sertifikasi. Terkait permasalahan anggaran, sebenarnya petani dapat memperolehnya dari dana bagi hasil terus dan pihak pelaku usaha industri bisa membantu prosesnya juga. Proses sertifikasi ISPO petani sawit ini sangat membantu meningkatkan produktivitas rantai pasok hingga 20%,” ujarnya.
TSI berharap pemerintah dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pekebun kecil, mengeluarkan kebijakan yang mendukung percepatan ISPO, dan mengalokasikan anggaran yang memadai. Selain itu, pelaku industri juga diharapkan dapat menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung petani sawit, terutama untuk membantu sertifikasi dan meningkatkan daya saing harga produk mereka.
“Harapannya untuk menghadapi tantangan percepatan ISPO adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan dan identifikasi permasalahan – permasalahan terutama untuk pekebun. Anggaran pemerintah itu perlu juga untuk mensupport dan juga membuat regulasi bagaimana kewajiban. Baik pihak industri juga melakukan program CSR yang membantu banyak petani sawit termasuk dari persaingan sisi harga,” ucapnya.
Tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha adalah persoalan legalitas, yang sering kali menghadapi tumpang tindih kepentingan antar kementerian. Untuk menyelesaikan masalah ini, TSI menyarankan pembentukan badan sawit nasional yang dapat mengakomodir seluruh kementerian terkait, seperti perkebunan, perhutanan, perindustrian, dan asosiasi seperti GAPKI. Badan ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih efisien, serupa dengan model Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Saat ini, masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri yang sering kali tidak selaras, sehingga kolaborasi yang lebih baik sangat diperlukan.
“Tantangan terbesar dari sisi pelaku usaha adalah masalah legalitas. Nah, itu tumpang tindih juga sehingga perlu kita bereskan. Seharusnya pemerintah itu bisa membentuk sebuah badan sawit nasional yang dimana itu bisa mengakomodir semua kementerian sehingga permasalahan – permasalahan bisa diselesaikan dengan efisien. Jadi badan yang mengayomi dan mengakomodir semua kementerian, ada perkebunan, juga perhutanan. Misalnya hilir ke perindustrian, termasuk bagaimana ke gapki. Untuk badannya seperti MPOB. Karena saat ini semuanya masing – masing punya kepentingan sendiri dan kadang tidak sejalan,” katanya.
Hengky juga berharap bahwa regulasi baru ISPO dapat mengoptimalkan implementasi EUDR dan mempersiapkan sektor pertanian karbon untuk masa depan. Dengan langkah-langkah strategis ini, sertifikasi ISPO dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi industri kelapa sawit dan mendukung keberlanjutan di pasar global.
PT TSI Sertifikasi Internasional pada tahun 2024 telah berhasil melakukan sertifikasi ISPO sebanyak 182 klien. Pada acara TSI Sustainability Talk ini, PT TSI Sertifikasi Internasional turut memberikan sertifikat ISPO kepada beberapa perusahaan, KUD, dan kelompok tani. Daftar penerima sertifikasi ISPO tersebut yaitu PT Sentosa Agri Prima, PT Citranusa Intisawit, PT PP Lonsum Kencana Sari, PT Kalimantan Ria Sejahtera, PT Kencana Graha Permai, PT Cahaya Nusa Gemilang, PT Petaling Mandraguna, KUD Karya Usaha, KUD Sumber Rejeki, Koperasi Jasa Kondang Maju Bersama, Koperasi Jasa Nuangan Kasuma Jaya, dan Perkumpulan Kelompok Tani Ladang Panjang.