Jakarta, mediaperkebunan.id – Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai pujian Presiden Prabowo Subianto terhadap kelapa sawit sebagai miracle crop harus diikuti dengan kebijakan nyata yang melindungi petani sawit, khususnya petani kecil. Menurut POPSI, pujian terhadap sawit sebagai komoditas strategis belum sepenuhnya tercermin dalam perlindungan hak dan keberlanjutan ekonomi petani di lapangan.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengungkapkan bahwa selama ini industri sawit kerap mendapat pengakuan sebagai tulang punggung energi, pangan, dan ekonomi nasional. Namun, kondisi petani sawit justru masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan.
“Jika sawit disebut ‘tanaman ajaib’ dan tulang punggung energi-pangan, maka petani sawit, terutama skala kecil, harus menjadi pihak yang dilindungi,” kata Mansuetus dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (2/2/2026).
POPSI mencatat bahwa situasi perkelapasawitan rakyat saat ini berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu persoalan utama adalah maraknya praktik penyitaan kebun dan hasil panen sawit yang dinilai berlangsung tanpa dialog serta tanpa penyelesaian yang komprehensif.
Mansuetus menilai, penyitaan kebun sawit seharusnya tidak dilakukan secara sepihak. Ia menegaskan bahwa dialog dan penawaran solusi menjadi langkah awal yang wajib dilakukan, terutama pada kasus yang berkaitan dengan klaim kawasan hutan berbasis penunjukan.
Menurut POPSI, ketidakjelasan tata ruang dan tumpang tindih status kawasan kerap mengorbankan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, yang selama ini menggantungkan hidup dari kebun sawit.
Selain penyitaan kebun, POPSI juga menyoroti meningkatnya konflik sosial di sentra perkebunan sawit. Mansuetus menyebut banyak konflik terjadi antara masyarakat dengan pihak kerja sama operasi (KSO), namun tidak diimbangi dengan mekanisme penyelesaian konflik yang transparan, cepat, dan berkeadilan.
POPSI menilai, kebun rakyat yang terdampak penyitaan bukan sekadar aset ekonomi, tetapi sumber penghidupan keluarga desa. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga menggerus roda ekonomi pedesaan secara luas.
“Bagi petani kecil, penyitaan kebun ini adalah pemutusan penghidupan, mematikan roda ekonomi pedesaan,” ucap Mansuetus.
Di sisi lain, POPSI mempertanyakan transparansi tata kelola KSO, mulai dari standar kredibilitas pelaksana, akuntabilitas pengelolaan kebun sitaan, hingga kejelasan pengelolaan dana escrow.
“Apakah negara mendapatkan dana sisa setelah dipotong oleh KSO? Jangan sampai ada kebocoran pada kebun sengketa, belum final, pengelolaan sementara yang nantinya negara bisa rugi lebih banyak,” kata Mansuetus.
Pujian Presiden terhadap Sawit
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional dengan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ia menyebut sawit sebagai miracle crop karena memiliki manfaat luas dan nilai ekonomi tinggi.
“Kelapa sawit itu bukan hanya untuk minyak goreng,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Presiden juga menjelaskan bahwa produk turunan sawit telah dimanfaatkan secara luas, mulai dari sektor pangan, produk kebersihan, hingga industri dan energi seperti biodiesel, solar, dan avtur. Bahkan, dalam berbagai kunjungan luar negeri, Prabowo mengaku permintaan sawit dari negara mitra terus meningkat.
“Saya ke Mesir, ke Pakistan, ke Rusia, sampai Belarus, semuanya minta kelapa sawit,” kata Prabowo.
Bagi POPSI, pengakuan internasional dan nasional terhadap sawit seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan petani sawit rakyat. POPSI menegaskan, tanpa kebijakan yang berpihak dan tata kelola yang adil, pujian terhadap sawit tidak akan sejalan dengan realitas yang dihadapi petani di lapangan.