Makassar, mediaperkebunan.id – Penggunaan bibit kelapa sawit yang tidak bersertifikat masih menjadi tantangan serius bagi pengembangan perkebunan sawit rakyat di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut diperparah dengan belum tersedianya pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Wajo yang menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani jauh lebih rendah dibandingkan daerah sentra sawit lainnya.
Hal tersebut disampaikan petani sekaligus Kepala Desa Lampo Loang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Abdul Rahim, saat ditemui di sela Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit yang diselenggarakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun).
Abdul Rahim mengungkapkan dirinya saat ini mengelola kebun kelapa sawit seluas sekitar empat hektare yang telah berumur 30 bulan. Selain itu, ia juga tengah mengembangkan sekitar 10 hektare kebun sawit di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Wajo, serta menyiapkan penanaman sekitar 2.000 bibit baru.
Namun, menurutnya, persoalan utama yang dihadapi petani saat ini adalah sulitnya memperoleh bibit unggul bersertifikat.
"Kendalanya hanya bibit atau kecambah, karena menanam sawit kita maunya ke bibit unggul. Biasanya beli dari teman di Kalimantan karena penyalurnya, kendalanya belum ada penyalur bibit unggul," ujar Abdul Rahim.
Menurut Abdul Rahim, masih banyak petani yang menggunakan bibit palsu atau tidak bersertifikat karena keterbatasan akses terhadap benih unggul. Dampaknya, produktivitas kebun rendah dan hasil panen tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
"Hasil setelah pakai benih palsu intinya tidak bisa mensejahterakan petani, rugi. Kalau bibit unggul boleh dibilang harapan besar dan bisa mensejahterakan petani," tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memperluas distribusi bibit unggul bersertifikat di Sulawesi Selatan sekaligus mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Wajo. Dengan demikian, petani tidak hanya memperoleh benih berkualitas untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga menikmati harga TBS yang lebih kompetitif sehingga kesejahteraan pekebun sawit rakyat dapat terus meningkat.
Abdul Rahim juga menyoroti belum adanya pabrik kelapa sawit di Kabupaten Wajo. Akibatnya, petani harus menjual hasil panennya ke pabrik di Kabupaten Luwu Timur, sehingga biaya distribusi meningkat dan harga TBS yang diterima petani menjadi jauh lebih rendah.
"Kalau tidak ada pabrik di Kabupaten Wajo juga dirasa sulit, hasil penjualan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi semoga Wajo ada pabriknya karena sekarang dirasa sudah bisa banyak pabrik," ujarnya.
Menurutnya, perbedaan harga TBS antara Sulawesi Selatan dan daerah sentra sawit lainnya sangat mencolok.
"Harga TBS misalnya di Kalimantan hampir Rp4.000, sementara kita di sini belum mencapai Rp3.000. Sehingga harapan pemerintah dan kelapa sawit ke depan harga ini sama dengan di luar Sulawesi," katanya.
Selain itu, Abdul juga menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar petani Wajo hanya memiliki akses menjual hasil panen ke PKS di Luwu Timur. Kondisi tersebut membuat posisi tawar petani menjadi lemah.
Selain persoalan bibit, ia menilai pembinaan sumber daya manusia (SDM) bagi pekerja perkebunan sawit juga masih perlu diperkuat agar produktivitas kebun rakyat dapat terus meningkat.
Abdul ungkap bahwa pelatihan yang difasilitasi BPDP dan AKPY dapat menjadi awal peningkatan kapasitas petani sawit di Wajo. Menurutnya, sebagai komoditas strategis nasional, sawit memerlukan dukungan pemerintah yang lebih besar, terutama dalam penyediaan bibit unggul.
"Harapan ke depan setelah ada pelatihan, karena sawit sendiri merupakan program nasional Presiden yang dampaknya luar biasa, di Kabupaten Wajo ada yang membidangi sendiri masalah bibit unggul," pungkasnya.