Jakarta, mediaperkebunan.id – Kejayaan kelapa Indonesia tidak akan terwujud tanpa kekompakan yang solid antara pelaku usaha, baik di sektor hulu maupun hilir. Ketua Umum Roemah Kelapa Indonesia (Roeki), Galih Batara Muda, menekankan bahwa perselisihan antara petani dan industri dalam menentukan kebijakan harga harus segera diselesaikan demi kemajuan bersama, dan jangan sampai belarut hingga menghabiskan lebih banyak waktu dan energi lagi.
“Ini adalah wake up call untuk masing-masing segera berbenah diri, masalah Perkelapaan kita bukan hanya masalah harga butiran kelapa saja tapi lebih jauh dari itu. Dalam berbagai pertemuan, telah terjadi perdebatan sengit luar biasa antara Asosiasi Petani dan Industri bahkan saya mendengar sudah seperti desakan dan ancaman,” katanya.
Sektor Industri menuntut moratorium ekspor kelapa bulat segera diberlakukan dengan penerapan pajak ekspor setinggi-tingginya untuk mendorong pengolahan dalam negeri. Sementara itu, petani menolak kebijakan tersebut karena ekspor justru meningkatkan harga kelapa di tingkat petani.
Dengan ekspor kelapa bulat, harga kelapa sempat mencapai harga Rp7.000 lebih per butir yang telah membuka harapan baru bagi petani dan keluarganya, sehingga semangat berkebun dimana-mana meningkat. Misalnya petani mulai membersihakan dan merawat kebunnya dan bahkan banyak diantara Petani sudah mulai mau memupuk perkebunan kelapanya.
Di sisi lain, jika moratorium benar-benar diterapkan dan harga kelapa kembali turun, petani mengancam b akan menebang pohon kelapanya dan beralih ke komoditas lain seperti kelapa sawit yang dianggap lebih menguntungkan.
“Jika situasi ini terus berlanjut, maka tidak ada pihak yang diuntungkan—baik petani maupun industri sama-sama merugi, Perkelapaan Indonesia tendensial bisa semakin buruk alih-alib ingin membangun kebangkitan kelapa ” tegas Galih.
Undangan dari berbagai Kementerian/ Lembaga kepada stakeholders kelapa khususnya Asosiasi/ Perhimpunan Petani dengan Industri telah banyak dilakukan, diskusi ini melibatkan Asosiasi/ pelaku yang sama, topik yang sama dan hanya berbeda tempat dan pihak pengundangnya saja. Galih berpendapat, solusi terbaik adalah menyelaraskan kepentingan kedua sektor.
“Kita sebaiknya membangun kerangka diskusi yg menyemangati terjadinya Kolaborasi,” kata Galih lagi.
Menurut Galih petani bukan anti pabrik pengolahan tetapi senang dengan harga tinggi karena ekspor. Pengenaan pajak ekspor juga harus hati-hati, kalau dikenakan dan ekspor jalan terus berarti memang industri mereka lebih unggul dari Indonesia. Harga ekspor yang tinggi membuktikan bahwa nilai kelapa itu sesungguhnya tinggi.
Dengan harga ekspor Rp 6.300/butir, sampai negara tujuan bisa 40% rusak , tinggal 60% yang bisa diolah, jadi harga satu butir kelapa yang diolah jadi Rp15.000. Mereka masih operasional dengan harga segitu berarti industrinya lebih efisien atau produknya bernilai tambah tinggi.Industri mereka lebih maju sehingga dari kelapa dihasilkan banyak produk berbeda yang nilainya lebih tinggi.
Kalau produknya sama misalnya santan, di Indonesia mungkin 25% jadi limbah mereka bisa efisien sehingga limbahnya tinggal 5%. Ampasnya pun mereka olah lagi jadi produk lain. Karena itu industri harus menjalin kerjasama dengan akademisi.
Roeki sendiri anggotanya banyak yang akademisi. Salah satu misi Roeki adalah industri kelapa terpadu yang zero waste, semua dimanfaatkan sehingga sangat efisien. Contoh tidak efisien dicontohkan Galih sebuah pabrik kelapa di Kepri yang memotong daging kelapa dalam potongan-potongan kecil, dimasukkan dalam kemasan dan diekspor ke Singapura dan Malaysia.
Di kedua negara ini potongan daging kelapa ini dijadikan santan segar. Air kelapa dan sabut dibuang sedang tempurung dijual. Dengan kondisi ini pabrik tersebut untung, apalagi kalau mampu mengolah semuanya.
Galih juga minta semua pihak saling terbuka. Bappenas dalam membuat peta jalan hilirisasi sudah membuat kuisiner pada pelaku industri pengolahan untuk memamparkan data kebutuhan kelapanya. Dengan data yang akurat kebutuhan industri maka pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat.
“Masalahnya tidak ada pabrik yang mengisi kuisiner ini. Bappenas tidak bisa memaksa. Saya minta ada keterbukaan industri, duduk bersama petani mencari jalan keluar yang menguntungkan dua pihak dan memajukan kelapa Indonesia. Jadinya kuncinya kekompakan semua pelaku usaha untuk mendukung kejayaan kelapa Indonesia. Kalau tidak kompak maka kelapa kita tidak akan kemana-mana masih berkutat seperti itu saja,” kata Galih.