Jakarta, mediaperkebunan.id - Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat menggenjot produktivitas kelapa sawit nasional guna mengantisipasi lonjakan permintaan crude palm oil (CPO). Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya kebutuhan CPO, terutama usai pemerintah resmi memberlakukan kebijakan mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah fokus pada strategi intensifikasi lahan yang sudah ada melalui penggunaan benih unggul, peremajaan kebun, penerapan teknologi, hingga penguatan hilirisasi. Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan penerimaan devisa negara.
"Kementan terus meningkatkan produktivitas sawit melalui perbaikan budidaya, penggunaan benih unggul, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta penguatan hilirisasi agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen terbesar dunia, tetapi juga mampu menghadirkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan petani dan perekonomian nasional," ujar Mentan Amran.
Kebutuhan CPO Melonjak Akibat B50
Kebutuhan pasokan CPO sebagai bahan baku energi terbarukan kini makin membesar. Berdasarkan kajian Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, kebutuhan CPO untuk mendukung program B50 pada 2026 diperkirakan menyentuh angka 18,7 juta ton.
Sementara itu, proyeksi gabungan dari BPDP, Sucofindo, dan APPERTANI mencatat kebutuhan biodiesel skema B50 diprediksi melonjak ke angka 19,99 juta ton pada 2030 dan berpotensi menembus 31,15 juta ton pada 2045.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto menyebut intensifikasi pada areal yang sudah ada menjadi kunci utama pemenuhan target tersebut.
"Produktivitas menjadi kunci. Dengan lahan yang sama, kita harus mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi agar kebutuhan nasional terpenuhi sekaligus meningkatkan pendapatan pekebun," terang Heru, Rabu (5/8/2026).
Guna mempercepat pencapaian target, Kementan mengandalkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk mengganti tanaman tua atau tak produktif menggunakan bibit unggul bersertifikat. Per 27 Juli 2026, realisasi rekomendasi teknis PSR telah menembus 23.688 hektare, atau sekitar 47,4 persen dari target tahunan seluas 50.000 hektare.
Heru menekankan pentingnya pemilihan benih berkualitas karena dampaknya yang berjangka panjang. Kesalahan pemilihan bibit dapat mempengaruhi produktivitas perkebunan hingga 25-30 tahun ke depan.
Selain PSR, Kementan menyalurkan paket bantuan komprehensif kepada para petani, meliputi:
- Pemupukan berimbang dan pengendalian hama/organisme pengganggu tanaman (OPT).
- Perbaikan tata air, mekanisasi, serta digitalisasi budidaya.
- Bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian).
- Pembangunan jalan kebun dan fasilitasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Berdasarkan data Kementan hingga 2025, total luas tutupan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,83 juta hektare yang tersebar di 28 provinsi. Dari luasan tersebut, perkebunan rakyat menguasai 6,93 juta hektare, perusahaan swasta mengelola 8,40 juta hektare, dan perkebunan besar negara mengelola sekitar 607 ribu hektare.
Sektor komoditas unggulan ini menjadi tulang punggung penghidupan bagi lebih dari 3,04 juta pekebun di seluruh penjuru Tanah Air.
Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatkan kelembagaan, serta kemitraan yang terintegrasi, pemerintah optimistis dapat menciptakan industri sawit yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.