Jakarta, mediaperkebunan.id – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menilai tantangan utama Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) saat ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga akses informasi, persepsi pekebun, serta nilai tambah yang dirasakan dari sertifikasi tersebut. Pasalnya, data menunjukkan kepesertaan ISPO hingga saat ini masih tergolong rendah, yaitu baru sekitar satu persen lebih pelaku usaha sawit yang telah tersertifikasi ISPO.
Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo, mengungkapkan bahwa rendahnya adopsi ISPO tidak bisa dilepaskan dari karakteristik pelaku usaha sawit di Indonesia yang sangat beragam. “Yang pertama akses informasi, yang kedua bagaimana caranya pemerintah bisa menyampaikan bahwa sertifikasi ISPO itu sesuatu yang tidak menyulitkan dan tidak memberatkan,” ujar Donny dalam wawancara bersama Media Perkebunan pada hari Rabu (28/1/2026).
Menurut Donny, meskipun terdapat perusahaan sawit skala besar dengan luasan lahan signifikan, jumlahnya tidak sebanyak pekebun kecil. Sebaliknya, jumlah pekebun sangat besar, namun kepemilikan lahannya relatif kecil dengan margin usaha yang terbatas. “Pekebun ini kan banyak banget dan lahannya kecil-kecil. Ini yang membutuhkan effort tersendiri karena dari sisi margin mereka tidak besar,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pendekatan sertifikasi ISPO tidak bisa disamakan antara perusahaan besar dan pekebun kecil. Penyederhanaan skema dinilai menjadi kunci agar ISPO dapat diakses lebih luas.
Untuk memastikan informasi ISPO dapat dipahami hingga ke tingkat tapak, BSN menyiapkan pendekatan serupa dengan standar untuk usaha mikro dan kecil (UMK). “Kita di SNI secara umum ada SNI Bina UMK, jadi kita membuat checklist yang simple supaya di level mikro dan kecil memahaminya mudah. Mungkin di ISPO nanti juga akan kita bicarakan lebih lanjut,” kata Donny.
Ia menambahkan, pekebun sawit pada dasarnya memiliki karakteristik yang mirip dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, BSN membuka peluang penyederhanaan skema ISPO agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pekebun. “Mungkin nanti kita bangun penyederhanaan skema untuk UKM supaya mudah dipahami oleh mereka,” imbuhnya.
Sertifikasi Harus Memberi Nilai Tambah
Donny menegaskan bahwa dukungan pembiayaan sertifikasi melalui APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) memang penting, namun belum tentu cukup untuk mendorong partisipasi pekebun. “Sebenarnya mereka akan mau kalau dengan sertifikasi mereka mendapatkan pangsa pasar yang lebih atau harga yang lebih baik,” tegasnya.
Ia menilai, tantangan terbesar adalah ketika sertifikasi tidak diikuti dengan manfaat ekonomi yang nyata. Dalam kondisi margin yang terbatas, pekebun akan sulit menerima kewajiban tambahan jika tidak ada nilai tambah yang dirasakan. “Ketika melakukan sesuatu yang lebih tapi tidak ada nilai tambah yang diberikan, pasti akan sulit diterima,” ujarnya.
Menurut Donny, pembinaan pemerintah selama ini cenderung fokus pada fasilitasi sertifikasi. Padahal, pasca-sertifikasi justru diperlukan dukungan lanjutan, terutama dalam membuka akses pasar. “Perlu bantuan di dua sisi, dari sisi sertifikasi dan akses pasar yang lebih baik,” katanya.
ISPO Bioenergi dan Sinkronisasi Regulasi
Terkait pengaturan ISPO di sektor bioenergi, Donny menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian ESDM, BSN, dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pembagian kewenangan dinilai positif selama tidak menimbulkan celah kebijakan.
“Kalau ke arah sertifikasi itu KAN. Ada bagusnya karena harapannya tidak ada tumpang tindih kebijakan,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa risiko akan muncul jika regulasi sertifikasi tidak didukung substansi teknis dari Kementerian ESDM. “Akan berbahaya ketika KAN membuat peraturan sertifikasi tapi ESDM tidak support ke substansinya,” tegas Donny.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antarlembaga agar lembaga sertifikasi tidak berada di posisi sulit saat melakukan penilaian terhadap pelaku usaha.
Sebagai pihak yang terlibat sejak awal perumusan ISPO, Donny menaruh harapan besar agar regulasi ini mampu menjawab tantangan pasar global. Ia berharap ISPO dapat memberikan manfaat dari dua sisi sekaligus, yakni peningkatan daya saing ekspor sawit dan turunannya, serta memastikan praktik perkebunan sawit yang benar-benar berkelanjutan.
“Negara-negara tujuan ekspor banyak mensyaratkan sustainability dan perlindungan terhadap manusia. Harapannya dari sisi peningkatan pasar ekspor bisa tercapai, dan di sisi lain dengan sertifikasi yang baik produk sawit itu juga benar-benar berkelanjutan,” pungkasnya.