Balikpapan, mediaperkebunan.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., mengajak seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit untuk menjadikan implementasi program biodiesel B50 sebagai momentum memperkuat produktivitas, mempercepat transformasi tata kelola, serta membangun kemitraan yang lebih kuat antara perusahaan dan pekebun rakyat.
Hal tersebut disampaikan Heru saat menjadi keynote speaker pada 9th Borneo Forum 2026 yang diselenggarakan di Balikpapan, Kamis (06/08/2026). Menurutnya, keberhasilan implementasi B50 tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi minyak sawit, tetapi juga pada pembenahan tata kelola industri secara menyeluruh.
"Berkaitan dengan program B50, selain menata perizinan kita juga harus menata berbagai aspek lainnya. Ke depan kita harus mampu menyiapkan kebutuhan energi Indonesia, dan sawit memegang salah satu kunci penting," ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel yang terus meningkat, Heru menegaskan bahwa peningkatan produktivitas perkebunan sawit menjadi prioritas. Salah satu instrumen yang terus didorong pemerintah adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Namun demikian, ia mengakui realisasi program PSR masih menghadapi berbagai tantangan sehingga target pelaksanaannya belum pernah tercapai secara optimal.
"PSR selalu menjadi bahan pembicaraan karena targetnya belum pernah tercapai, bahkan sekarang targetnya menurun. Ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga perusahaan sawit yang memiliki kemitraan dengan petani agar semakin banyak yang dapat mengikuti program PSR maupun bantuan sarana dan prasarana," katanya.
Selain PSR, Heru menjelaskan bahwa BPDP juga terus mengembangkan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, program pelatihan dan beasiswa menjadi dua program yang memiliki tingkat serapan anggaran sangat baik.
"Alhamdulillah, di tengah berbagai tantangan, program beasiswa dan pelatihan BPDP mampu terserap 100 persen. Kami berharap program ini terus berkembang karena investasi SDM menjadi kunci masa depan industri sawit Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga mengajak pelaku usaha, khususnya anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), untuk bersama-sama mencanangkan gerakan peningkatan produktivitas kebun.
Ia mengusulkan agar setiap kebun mampu meningkatkan produksi minimal satu ton CPO per hektare sebagai langkah awal mengejar produktivitas perkebunan besar.
"Saya mohon dibuat gerakan peningkatan produksi minimal satu ton CPO per hektare. Kalau belum bisa seluruh Indonesia, dimulai dulu dari anggota GAPKI. Saat ini rata-rata produksi kita masih sekitar tiga ton CPO per hektare per tahun, sementara potensi produktivitas bisa mencapai enam hingga tujuh ton. Artinya peluang peningkatannya masih sangat besar," jelasnya.
Menurut Heru, peningkatan produktivitas menjadi semakin penting karena ketersediaan lahan baru semakin terbatas. Padahal setiap tahun pemerintah telah melepas berbagai varietas benih unggul yang memiliki potensi produktivitas tinggi.
"Teknologi dan inovasi benih sebenarnya sudah tersedia. Tantangannya sekarang bagaimana produktivitas di lapangan benar-benar meningkat dan tercermin dalam data statistik," katanya.
Selain meningkatkan produktivitas, Heru menilai industri sawit nasional juga harus segera bertransformasi dalam aspek tata kelola. Menurutnya, negara-negara lain telah memiliki basis data perkebunan yang kuat, sementara Indonesia masih perlu mempercepat pembangunan sistem informasi yang terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), ketertelusuran (traceability), serta penerapan prinsip keberlanjutan harus menjadi agenda utama industri sawit nasional. "Kalau kita bicara sustainability, traceability, ISPO menjadi hal yang sangat penting. Sudah waktunya kita bertransformasi agar industri sawit Indonesia semakin dipercaya pasar global," tegasnya.
Heru berharap Borneo Forum tidak berhenti sebagai ajang diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan industri sawit.
Dalam sambutannya, Heru juga menyoroti pentingnya menjaga kemitraan yang sehat antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Ia mengungkapkan masih ditemukan perusahaan yang mengajukan surat keterangan telah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, namun setelah diverifikasi ternyata tidak memiliki kemitraan plasma sebagaimana mestinya.
"Kalau kemitraannya memang sudah baik, tolong dipertahankan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Karena itu perusahaan juga merupakan agen pembangunan di wilayah operasionalnya," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan hilirisasi sawit yang telah menghasilkan berbagai produk, mulai dari biodiesel hingga pengembangan avtur berbasis sawit, harus diimbangi dengan penguatan kemitraan bersama pekebun rakyat. "Kita sering berbicara mengenai inovasi dan hilirisasi sawit, tetapi jangan lupa bahwa kemitraan adalah bagian paling penting dalam pembangunan industri sawit," katanya.
Heru juga menyinggung implementasi program B50 yang sempat dikhawatirkan akan mengurangi pasokan ekspor CPO. Namun kenyataannya, ekspor minyak sawit Indonesia tetap meningkat.
"Kemarin banyak yang bertanya apakah CPO kita cukup untuk B50. Ternyata B40 sudah berjalan, B50 juga sudah dicanangkan, tetapi ekspor tetap meningkat. Pertanyaannya sekarang, dari mana tambahan pasokan itu berasal? Karena itu kita semua harus menjunjung transparansi dan kejujuran," ujarnya.
Di akhir sambutan, Heru mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kemitraan antara perusahaan dan pekebun rakyat guna mengatasi berbagai persoalan di lapangan, termasuk tata niaga tandan buah segar (TBS) dari pekebun swadaya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana mengubah regulasi mengenai penetapan harga TBS. Sebaliknya, pemerintah daerah didorong untuk segera menetapkan harga TBS bagi pekebun swadaya agar petani memperoleh harga yang adil.
"Pak Menteri telah meminta pemerintah daerah menetapkan harga TBS bagi petani swadaya. Beberapa provinsi yang sudah menetapkannya terbukti memiliki kondisi yang lebih kondusif. Harapannya, petani mendapatkan apresiasi yang layak atas jerih payah mereka melalui harga yang pantas," pungkasnya.