Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya menolak tuduhan Parlemen Eropa menyangkut sawit. Bagi Indonesia isu sawit merupakan hal yang sensitive. Catatan negatif dalam mosi Eropa merupakan penghinaan bagi Indonesia. Penegasan Siti Nurbaya tersebut diungkapkan pada kunjungan kerja di Helsinki. Menteri LHK mendapat berita berkenaan dengan disahkannya “Report on Palm Oil and Deforestation of
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pernah berjanji kepada Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indoenesia (APKASINDO) pada acara Indonesia Palm Oil Conferene (IPOC) 2015 di Bali bahwa pihaknya akan menbantu petani kelapa sawit setelah meningkatkan produksi pangan yaitu padi jagung dan kedelai (pajale). Hal tersebut diungkapkan oleh Sekejend APKASINDO, Asmar Arsyad ditemani oleh Wakil Sekjend APKASINDO,
Thailand – Berbagai negara terus mengembangkan komoditas perkebunan, hal ini lantaran komoditas perkebunan tidak hanya memberikan pendapatan bagi pelaku tapi juga bagi negaranya. Atas dasar itulah saat ini berbagai negara saat ini sudah mulai mengarah kepada mekanisasi guna meningkatkan produktivitas hasil perkebunan. “Jadi saat ini memang mekanisasi unttuk perkebunan dan berbagai macam-macam. Namun, saya melihat
Kementerian Pertanian harus memperbarui standard sarana dan prasana dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Karena standard pencegahan kebakaran di bidang perkebunan masih memakai sarana dan prasarana 2010. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengeluarkan standard yang baru pada perusahaan di bidang kehutanan. Hal tersebut dinyatakan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar
Lintramax Sdn.Bhd, perusahaan penyedia solusi perangkat lunak manajemen perkebunan, bersama PT Earthline memperkenalkan Quarto. Sebuah sistem manajemen cerdas berbasis cloud yang di rancang khusus untuk bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Diciptakan sebagai model Software-as-a-service (SaaS), Quarto adalah satu solusi menyeluruh yang memungkinkan perusahaan mengelola bisnis perkebunan mereka dengan hanya menggunakan satu sistem yang mampu
Kebakaran lahan selalu dikaitkan dengan komoditas kelapa sawit. Padahal fakta dilapangan bahwa pelaku perkebunan tidak mungkin melakukan pembakaran apalagi di areal konsesi. Hal ini karena pelaku sangat patuh pada peraturan perkebunan. Hal tersebut mengemuka pada Diskusi dan Konperensi Pers yang diselenggarakan oleh Media Perkebunan dengan tema “Antisipasi Kebakaran Lahan untuk Mendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan,” di
Peraturan Pemerintah (PP) 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu memiliki dasar ilmiah terutama pada substansi pengaturan. PP tanpa dasar ilmiah berakibat pada substansi pengaturan yang tidak tepat, sulit bahkan tidak bisa diimplementasikan. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa akademisi Universitas di Indonesia. Diantaranya pakar Gambut Institut Pertanian Bogor (IPB) Saiful Anwar, Ketua Himpunan Ilmu
Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), mulai melakukan tanam perdana integrasi sawit jagung seluas 500 hektare (Ha) di perkebunan plasma kelapa sawit di empat desa di Kabupaten Seruyan, Sabtu (18/3). Penanaman perdana sawit dan jagung yang sekaligus penyerahan bibit jagung hibrida itu dilakukan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementan, mewakili Direktur Jenderal Perkebunan dan
Berdasarkan UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dalam salah satu pasalnya ditegaskan fungsi pembinaan teknis terhadap perusahaan perkebunan milik negara, swasta dan/atau pekebun dilakukan oleh menteri yang dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan yaitu Kementerian Pertanian (Kementan). Hal tersebut dinyatakan oleh Pengamat Perkebunan, Gamal Nasir, kepada perkebunannews, Rabu
Harus diakui, meskipun kelapa sawit berkontribusi besar dalam pendapatan negara tapi tidak sedikit pula masalah yang menyelimutinya. Atas dasar itulah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyambagi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sama-sama mengawalnya. Pertemuan dengan KPK didampingi oleh Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang selaku penanggung jawab pada sektor perkebunan, Senin, (13/3/2017). Dalam pertemuan tersebut,
1. Harga rata – rata “CPO” Rp 7.803,53 2. Harga rata – rata Inti Sawit Rp 5.844,21 3. Indeks ” K ” 90,65 % 4. Harga TBS menurut umur tanaman: – Umur 03 Tahun Rp 1.427,99 – Umur 04 Tahun Rp 1.523,25 – Umur 05 Tahun Rp 1.593,45 – Umur 06 Tahun Rp 1.660,11 –
Semakin tinggi pohon maka semakin tinggi pula angin yang menerpa, begitulah yang terjadi saat ini pada perkebunan Indonesia yang telah membuktikan sebagai penyangga ekonomi nasional. Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang menghimbau kepada seluruh pelaku perkebunan baik perusahaan ataupun petani untuk bersama-sama menguatkan perkebunan. Sebab harus diakui hingga saat ini ada banyak pihak yang ingin mengkerdilkan
