Kementerian Perdagangan (Kemdag) telah meminta Uni Eropa secara serius meninjau ulang tuduhan sawit sebagai penyebab deforestasi seperti yang tertuang dalam resolusi parlemen Uni Eropa beberapa waktu lalu. Karena jika kebijakan ini terealisasi bakan berdampak pada hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa yang telah terjalin harmonis selama ini. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku telah
Tudingan parlemen Eropa yang mengkaitkan sawit dengan isu negatif terkait hak asasi manusia, korupsi dan sosial budaya merupakan propaganda kebohongan. Kebohongan yang terus diulang-ulang ini akan membuat orang percaya. Menurut Haryadi B.Sukamdani, Ketua Umum APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) kondisi ini bisa diatasi dengan riset yang objektif yang membuktikan tuduhan itu tidak benar. Contohnya propaganda yang
April 2017 sebanyak 40 perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat Indonesian ssuatainable Palm oil (ISPO) lagi. Dari angka tersebut sebanyak 38 perusahaan dan 2 perkebunan milik petani yang terdiri dari petani plasma dan petani mandiri. Artinya saat ini sudah ada sebanyak 266 perkebunan kelapa sawit yang sudah menerima sertifikat ISPO. “ini menjadi
Benar, salah satu syarat mendapatkan sertifikat Indonesia Sustaianable Palm Oil (ISPO)pada perkebunan rakyat ada 4 kriteria salahsatunya yaitu legalitas kebun petani, namun masalahnya sebagian besar petani di provinsi Riau tidak sedikit lahan perkebunannya yang belakangan ini diklaim masuk kawasan hutan. “Jadi sebagian besar petani di Provinsi Riau hanya memiliki Surat keterangan tanah (SKT) dari Kepala
Yogyakarta – Berbagai cara terus dilakukan oleh ngara luar agar komoditas perkebunan di Indonesia tidak bisa maju, hal ini karena jika perkebunan di Indonesia maju akan akan menbahayakan bagi negara lainnya dan bisa mempengaruhi ekonomi dan komoditas lainnya di negaranya. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang saat pembukaan Rapat Koordinasi di
ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) diperkuat oleh Menko Perekonomian karena masih banyak pihak di dalam negeri yang belum menerima bahkan menganggap tidak ada. “Terutama pihak enviromentalis yang mengangap seperti itu,” kata Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekenomian bidang Pangan dan Pertanian pada International Conferece On Indonesian Sustainable Palm Oil kerjasama Media Perkebunan/Perkebunannews.com dengan Komisi ISPO. Diperkuat
Kementerian Pertanian kembali menyerahkan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada 38 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua untuk koperasi, yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti dan Asosiasi Petani Swadaya AMAN. Sehingga total perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang sudah mendapat sertifikat ISPO sebanyak 264 perusahaan. Penyerahan sertifikat diserahkan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta Uni Eropa tidak mengganggu sektor sawit tanah air melalui Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests oleh Parlemen Eropa. Karena Indonesia telah memiliki standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Amran menegaskan, resolusi tersebut justru yang secara tidak langsung akan merusak lingkungan. Jika harga Crude Palm Oil (CPO) turun,
Memang benar bahwa saat ini ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya cukup besar, tapi bukan mungkin hal tersebut akan berbalik menjadi importir seperti gula jika generasi mudanya tidak menjaga dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Rektor INSTIPER Yogyakarta dalam deklarasi Pemuda Indonesia dalam acara International Conference and Exhibition on Palm Oil (ICEPO), di Jakarta.
Dari sisi luas lahan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) lebih kecil dibanding perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya. Hanya nilai lebihnya adalah pengembangan kebun kelapa sawit ANJ berbarengan dengan pengembangan masyarakat dan lingkungan hidup. Istini T Siddharta, Dirut PT ANJ menyatakan hal ini. Jumlah cadangan lahan yang dimiliki 135.501 ha inti dan 19.866 ha (plasma
Pemerintah sangat concern terhadap pengembangan komoditas kelapa sawit di Tanah Air. Kelapa sawit saat ini merupakan komoditas strategis, mengingat perannya sebagai penghasil devisa terbesar dari non migas, sumber lapangan kerja, pembangunan ekonomi regional dan pemberantasan kemiskinan. UU 39 tahun 2014 telah mengamanatkan pembangunan perkebunan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan. Kementerian Pertanian telah menerbitkan regulasi
Yogyakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui bahwa lahan gambut bisa dilakukan untuk budidaya kelapa sawit asalkan haruslah dengan cara-cara yang sustainable (berkelanjutan). Hal tersebut dilakukan atas dasar perubahan PP 71/2014 menjadi PP 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan, Mukti Sardjono dalam Fokus Grup Diskusi
