Bogor, Mediaperkebunan.id
Saat ini harga CPO memang sedang tinggi bahkan mencapai rekor. Demikian juga harga TBS ditingkat petani sudah menembus Rp3000-3500/kg. “Kondisi sekarang jangan membuat terlena. Fluktuasi harga TBS tajam tergantung situasi perdagangan internasional. Kondisi seperti sekarang tidak mungkin akan permanen seperti itu. Masih banyak yang harus diperbaiki terutama petani kelapa sawit dan buruh petani kelapa sawit. Dalam kondisi harga seperti sekarang seharusnya perbaikan dilakukan dengan optimalisasi nilai tambah kebun,” kata Deciyanto Soetopo, Prof Riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Balitbang Kementan.
Pada kondisi harga tidak setinggi sekarang (pada situasi biasa harga Rp800-1400/kg) tingkat pendapatan keluarga petani pemilik kebun rakyat (2,3 juta KK) dan buruh tani perkebunan sawit rakyat (2,3 juta jiwa) umumnya berada pada kategori di bawah garis kemiskinan per kapita nasional, yakni Rp1,9 juta per bulan, kecuali petani pekebun rakyat dengan areal lahan >2 ha dan buruh panen.
Hal ini terjadi karena pendapatan petani perkebunan sawit rakyat masih sangat bergantung pada penjualan TBS yang produktivitasnya rendah 9-11 ton per ha, kepemilikan lahan perkebunan sawit rakyat umumnya tidak lebih dari 2 ha.
Kondisi ini berbeda dengan buruh panen sawit rakyat yang memperoleh upah lebih memadai, bervariasi antara Rp120-150 rb per ton, sehingga buruh panen yg rajin akan mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp6 juta sebulan. Tetapi berbeda dengan buruh kebun selain panen, buruh pemelihara kebun yang hanya memperoleh Rp45-50 ribu per hari.
Karena itu, peningkatan nilai tambah pada sisi on farm di perkebunan rakyat dan off farm berupa limbah tanaman dan limbah pabrik dapat memberikan tambahan petani perkebunan rakyat. Hal ini harus menjadi perhatian pengambil kebijakan agar kawasan perkebunan sawit rakyat tidak menjadi kantong kemiskinan dan dapat menyejahterakan petani pemilik dan buruh tani perkebunan secara berkelanjutan.
Potensi optimasi pendapatan petani pekebun sawit dapat dilakukan secara teoritis melalui: optimasi penggunaan lahan (tanaman sela padi, jagung, kedele); pemanfaatan limbah tanaman (biomassa pelepah untuk pakan, biomassa batang sawit hasil replanting); pengembangan sistem integrasi sawit ternak (tambahan pendapatan dari penjualan susu dan sapi, kotoran, efisiensi biaya usaha tani untuk upah penyiangan dan penyemprotan/pembelian herbisida); pengembalian sebagian keuntungan limbah off farm yang diolah dan dijual oleh pabrik pengolahan penerima/pembeli TBS sebagai hasil samping (a.l. yang dijual berupa efb, mesocarp fibre, shell, mills effluent, kernel) );penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan daya tawar dan memotong rantai pasar, dan penekanan kehilangan hasil akibat serangan organisme pengganggu tanaman (terutama penyakit Ganoderma).
Sebaliknya apabila potensi optimasi tambahan pendapatan petani di lahan perkebunan sawit tidak dimanfaatkan dengan baik, maka selain petani rakyat tidak sejahtera, limbah tanaman sawit yang teronggok di kebun dapat berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit tanaman dan bahkan memungkinkan sebagai sumber polusi bila limbah tanaman tersebut terbakar atau dibakar di kebun.
Sudah cukup banyak kebijakan dibuat tetapi implementasi kebijakan di lapangan belum cukup mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan antara lain: Setelah diterbitkannya Permentan tentang Integrasi Sawit-Sapi, belum ada data yang menunjukkan berapa jumlah usaha perkebunan rakyat yang melaksanakan sistem integrasi sawit sapi. Usaha perkebunan besar swasta yang sudah mengusahakan integrasi sawit sapi masih sangat terbatas, hanya 15 dari sekitar 2000 pengusaha perkebunan besar sawit.
Mewujudkan pengembangan integrasi sawit-sapi di PR dengan alternatif: Setiap Pekebun memelihara beberapa ekor sapi dengan sumber pakan dari sekitar perkebunan kelapa sawit. Secara kolektif membangun pabrik pakan berbasis hasil samping perkebunan sawit baik untuk dimanfaatkan pekebun yang memelihara sapi maupun sebagai cabang usaha penghasil pakan semi komersial (perlu fasilitasi dari pemerintah atau BPDPKS).
