Jakarta – Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas utama yang patut diperlihara bersama karena menyerap 24 juta tenaga kerja. Hal ini menjadi dorongan moril pemerintah agar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mendapat pengakuan dunia internasional.
Demikian dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Antarjo Dikin, dalam sambutan pada penyerahan sertifikat ISPO di Jakarta, Selasa (27/8). Dalam kesempatan itu Antaredjo menyerahkan 64 sertifikat ISPO terdiri dari 63 perusahaan dan satu sertifikat ISPO buat koperasi dari Riau.
Antarjo mengatakan, sawit merupakan komoditas ekspor utama yang patut diperlihara bersama. Apalagi perkebunan kelapa sawit menyerap 6,7 juta lebih tenaga kerja di tengah sulitnya mendapat peluang kerja saat ini.
Antarjo menyebutkan, setidaknya terdapat 6,7 juta KK yang hidup dari perkebunan sawit. “Artinya dari 6,7 kepala keluarga dikalikan empat jiwa sudah ada 24 juta orang yang hidup dari kelapa sawit. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaganya,” ujarnya dalam sambutan penyerahan sertifikat ISPO di Jakarta, Selasa (27/8).
Hal tersebut, lanjut Antarjo, menjadi dorongan moril agar ISPO mendapat pengakuan internasional. Karena terkait sustainable, sebenarnya Indonesia sudah lebih dulu mengembangkan konsep itu ketimbang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyangkut penerapan sustainable development goalds (SDGs).
“Jadi kalau cerita soal lingkungan, kita bukan hanya menerapkan di perkebunan tapi tanaman pangan sudah lebih dulu. Dulu petani tidak memakai pestida, itu sustainable. Cuma memang tidak dipublikasi,” ungkap Antarjo.
Untuk itu, Antarjo meminta agar semua pemangku kepentingan menyosialiasikan ISPO kepada masyarakat, terutama di kalangan universitas sampai sekolah. Hal ini menjadi tantangan kita sehingga penerapan sustainable kelapa sawit Indonesia diketahui semua lapisan masyarakat.
Antarjo mengatakan, dari sisi ekonomi, ISPO memang masih banyak didominasi perkebunan besar. Sedangkan bagi pekebun rakyat pemerintah terus mendorong dan melakukan pendampingan agar petani menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Antarjo menekankan, penyerahan sertifikat ISPO bukan sekedar seremonial. “Tapi ini bukti komitmen kita sudah mematuhi segala peraturan dan kepentingan kita semua. Jadikan ini sebagai kebiasaan,” tukasnya.
GAPKI Mendukung ISPO
Dalam kesempatan itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendeklarasikan dukungan penuh untuk sertifikasi ISPO. Deklarasi dibacakan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono bersama jajaran pengurus Gapki.
Kepala Sekretariat ISPO Aziz Hidayat menyebutkan, hingga bulan Agustus 2019 sertifikat ISPO yang terbit adalah 566 terdiri dari 556 perusahaan, 6 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma. Total areal yang sudah tersertifikasi ISPO mencapai 5.185.544 hektar.
Aziz mengatakan, dari 5 juta hektar tersebut menghasilkan tandan buah segar (TBS) sebanyak 56.650.844 ton per tahun, dengan produktivitas 19,07 ton per tahun atau menghasilkan crude palm oil (CPO) sebanyak 12.260.641 ton per tahun dengan kadar rendemen rata-rata 21,70 persen.
Dari 556 perusahaan tersebut, sebanyak 508 perusahaan swasta dengan luas areal 4.896.546 hektar atau sekitar 63 persen dari total luas perusahaan swasta seluas 7,788 juta hektar. Sedangkan untuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebanyak 48 sertifikat atau seluas 282.762 hektar atau sekitar 40 persen dari total luas PTPN seluas 713 hektar.
Kemudian untuk koperasi pekebun plasma dan swadaya sebanyak 10 sertifikat dengan total luas 6.236 hektar atau sekitar 0,107 persen dari luas total petani atau pekebun seluas 5,807 juta hektar. YR/YIN/S
