Jakarta, Mediaperkebunan.id
Kondisi kelapa Indonesia saat ini sudah menurun. Secara nasional luas kelapa dan produksinya semakin menurun. Karena itu perlu upaya untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan Konsorsium Kelapa Indonesia yang akan menjadi cikal bakal Otoritas Kelapa Indonesia. Nelson Pomalingo, Ketua Koalisi Nasional Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK)/Bupati Gorontalo menyatakan hal ini.
Dari inisiatif KOPEK menggandeng beberapa organisasi kelapa, asosiasi perusahaan pengolahan kelapa (industri terpadu, minyak kelapa, arang batok kelapa), asosiasi petani kelapa , balitpalma, IPB maka diharapkan lahir Konsorsium Kelapa Indonesia. Ditambah unsur lintas kementerian/lembaga dan profesional diharapkan lahirnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa. Selanjutnya menjadi Badan Otoritas Kelapa Indonesia.
Urgensi membentuk KKI dan BPDP Kelapa Berkelanjutan adalah inisiatif untuk memajukan kelapa di nusantara dan meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong berkembangnya pertumbuhan industri berbasis kelapa. Semunaya harus dilakukan bersama-sama.
Pembentukan BPDP Kelapa merupakan amanah dari PP nomor 24 tahun 2015, khusus untuk perkebunan strategis yaitu sawit, kelapa, karet, tebu dan tembakau. Saat ini yang sudah terbentuk baru sawit. Tebu sedang dalam proses penyusunan PP dan Perpres. Karet baru usulan, sedang kelapa baru inisiasi.
“Berdasarkan analisa dampak ekonomi, komoditas yang menjanjikan setelah sawit adalah kelapa. Potensi kelapa bahkan bisa lebih hebat lagi. Hanya memang perlu lebih dibicarakan bersama agar kelapa menjadi lebih hebat ke depan,” kata Nelson.
Pengembangan kelapa memang perlu dukungan dari swasta, masyarakat, peneliti dan pemerintah secara khusus. Ide awal memang kalau peremajaan kelapa rakyat diserahkan ke anggaran APBN akan cukup ketinggalan dibandingkan dengan permintaan bahan baku industri yang lebih cepat.
Pembentukan KKI sebagai langkah awal perlu didorong karena keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap pengembangan kelapa baik hulu, hilir maupun pengembangan pasar. KKI merupakan model atau bentuk kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat (public private patnership) untuk mendorong terbentuknya BPDP Kelapa Berkelanjutan dengan prinsip mandiri tanpa tergantung pada APBN dan APBD.
Tujuannya adalah menjamin keberlangsungan program kelapa berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang perkelapaan; mendorong perkembangan industri hilir kelapa; meningkatkan optimasi penggunaan hasil perkebunan kelapa untuk bahan baku industri, energi terbarukan dan ekspor; meningkatkan kesejahteraan dan perkebunan kelapa rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia.
Salah satu peran KOPEK untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia adalah membentuk gugus tugas untuk menjadi think thank pengembangan kelapa nasional dengan pendanaan mandiri melalui Badan Otoritas Kelapa. Peran lain KOPEK adalah : perlu adanya kekuatan besar mendorong gerakan mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia dan merupakan kekuatan baru mitra kementerian terkait untuk mendorongnya; terlibat aktif dalam pengembangan hulu hilir kelapa (peremajaan nasional, teknologi benih, pengembangan industri kelapa, pemasaran, kesejahteraan petani dan lain-lain); menjadi wadah pemersatu, jembatan penghubung kerjasama antara kementerian terkait dengan pihak lain seperti ICC, Cogent, asosiasi atau organisasi kelapa yang ada.
