2017, 21 November
Share berita:

Brusell – Komisi IV DPR RI beranggotakan 16 anggota dan didampingi Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertemu dengan Committee on Agriculture and Rural Development Parlemen Eropa di Brusell.

Dalam kesempatan tersebut, selain mendiskusikan berbagai program pembangunan pertanian di Uni Eropa, Delegasi Indonesia mempertanyakan soal Resolusi Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Parlemen Eropa.

“Jadi harus dikethui bahwa kelapa sawit di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting, karena sekitar 41 % perkebunan sawit dimiliki oleh petani kecil. Sehingga kalau resolusi tersebut diterapkan akan mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia,” kata Ketua Komisi IV Edi Prabowo.

Selain itu, Edi menambahkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dengan diratifikasinya Paris Agreement oleh Pemerintah Indonesia.

“Bahkan salah satu bukti Indonesia telah menerapkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable pada perkebunan kelapa sawit yaitu dengan adanya sertifikasi Indonesia sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatory,” tegas Edi.

Mendengar pernyataan tersebut, Head of Unit of the Commitee on Agriculture and Rural Development, Philipe Musquar, memahami apa yg disampaikan oleh Delegasi Indonesia. “Sebab memang resolusi sedang dibahas, untuk itu pihaknya akan meneruskan kepada Komitee Environment perihal keberatan yang diajukan oleh Indonesia atas Resolusi Kelapa sawit tersebut.” YIN

Baca Juga:  Pekebun Didorong Manfaatkan Program Sarpras