Dalam rangka mendukung era keterbukaan maka Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menggandeng PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) guna melakukan verifikasi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
“Jadi nanti Sucofindo akan akan melakukan survei dari ekspor sawit baik bentuk CPO ataupun turunannya untuk memastikan jenis dan volumennya, dengan begitu akan akan kelihatan berapa pungutannya,” kata Direktur Utama, Bayu Krisnamurthi dalam acara penandatangan MoU (nota kesepahaman) antara BPDP-KS dengan Sucofindo, Jakarta (19/1/2016).
Lebih lanjut menurut Bayu melalui kerjasama ini akan terlihat tidak hanya berapa volume dan jenis yang diekspor, tapi juga berapa nilai uang pajak ekspor yang harus dibayarkan ke BPDP-KS. Seperti diketahui berdasarkan catatan BPDP-KS ada 60 jenis produk turunan yang diekspor di tahun 2016 kemarin.
Adapun total volume yang diekspor yaitu 25,7 juta ton. Dari angka tersebut sebanyak 76 persennya diekspor dalam bentuk turunan dan sisanya dalam bentuk CPO.
“Memang secara volume ekspor mengalami penurunan sebesar 2 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 tapi jika dilihat secara nilai justru naik sebesar 8 persen. Adapun turunnya volume karena sebagian CPO digunakan untuk biodiesel didalam negeri sebesar 12 juta kilo liter (KL) dan penurunan produksi CPO,” terang Bayu.
Ditempat yang sama, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono menyambut baik dengan adanya kerjasama antara BPDP-KS dengan secufindo dalam mendukung era keterbukaan. Memalui hal ini maka akan terlihat secara keseluruhan berapa total pajak ekspor yang dikeluar oleh pelaku usaha termasuk jenis dan volumenya.
Tapi Marwanto mengakui bahwa semakin besarnya volume ekspor cpo dan turunannya semakin besar juga yang ingin menghentikan produksinya. Maka hal ini menjadi tantangan bagi BPDP-KS untuk melakukan edukasi serta promosi ke negara-negara luar.
Banyaknya negara luar yang ingin menghentikan produksi sawit lebih karena tanaman sawit lebih produktif dan efisien jika dibandingkan dengan tanaman lainnya. “Bahkan sudah terbukti tanaman sawit juga memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ucap Marwanto.
Contohnya, Marwanto menceritakannya, 50 tahun yang lalu negara luar membangun kawasan energi dengan menggunakan batubara. Sedangkan Indonesia sebagai penghasil batubara hanya bisa melakukan ekspor dalam bentuk mentah yakni batubara.
Namun, kini Indonesia mempunyai sumber energi yang lebih efisien dibandingkan batubara. Artinya negara asing seharusnya bisa lebih terbuka dan tidak perlu melakukan intervensi kepada Indonesia untuk melarang menggunakan Indonesia dalam memaksimalkan sawit sebagai sumber energy dan lainnya.
“Ini merupakan suatu tantatangan untuk menyakinkan mereka, maka perlu kita meyakinkan dunia industri ini adalah solusi sumber energi yang ramah lingkungan serta paling efisien dan mampu mensejahterakan rakyat,” pungkas Marwanto. YIN
