Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS-Forum) yang dilaksanakan keempat kalinya dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Temanya “Harmonisasi Regulasi Industri Kelapa Sawit yang semakin Sustainable”.

Tema ini diangkat mengingat isu-isu hangat yang dibahas dan di diskusikan tentang dinamika industri kelapa sawit yang berkelanjutan, kemitraan dan perkebunan sawit rakyat, harmonisasi regulasi industri kelapa sawit,reforma agraria dan tata ruang wilayah provinsi.

Ketua DPW Apkasindo Provinsi Aceh Teuku Amir Hussein Ilyas yang hadir di acara tersebut menyampaikan rasa prihatinnya karena acara yang diselenggarakan oleh GAPKI Provinsi Sumatera Utara dan GAPKI Aceh tersebut untuk keempat kalinya acara tersebut diselenggarakan Provinsi Sumatera Utara.

“Acara ini selalu diadakan di Sumatera Utara, Aceh belum pernah mendapat kesempatan menjadi tuan rumah”, ujar Teuku Amir di Medan.

Menurut Teuku Amir Hussein provinsi Aceh seperti ditinggalkan dalam dunia persawitan di Indonesia ini. Ditambah lagi sudah dua bulan belakangan ini DPW Apkasindo Provinsi Aceh tidak dilibatkan dalam rapat penentuan harga TBS dengan alasan adanya dualisme kepengurusan Apkasindo di Aceh oleh Dinas Perkebunan Aceh.

“Kami tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepengurusan Apkasindo di Aceh ini, yang ada adalah DPW Apkasindo di bawah komando Teuku Amir Hussein yang mendukung penuh hasil Munas ke- IV DPP Apkasindo di Hotel Orchad, Jakarta tanggal 28 Februari 2019 yang lalu. Hal ini akan segera kami laporkan ke Wali Nangroe, Gubernur dan DPRA”, tegas Teuku Amir.

DPW Apkasindo Provinsi Aceh kedepannya akan menjalankan program dari DPP Apkasindo antara lain penguatan kelembagaan petani sawit, memperbaiki database petani sawit dan mensukseskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).