Pengembangan sawit kedepan adalah peningkatakan produktivitas lahan dan daya saing. Kementerian Pertanian harus segera merelalisasikan Peremajaan Sawit Rakyat. Target tahun ini 185.000 harus tercapai. Semua hambatan admnistratif harus bisa diselesaikan.
Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menyatakan hal ini ketika membuka 15th Indonesia Palm Oil Conference and 2020 Price Outlook, Kamis (31/10/2019).
Wapres sangat mengapreasiasi dengan apa yang sudah dilakukan GAPKI selama ini yang memberi penghargaan kepada kelompok tani berproduktivitas paling tinggi. Upaya ini harus terus dilanjutkan untuk memicu kelompok tani lain melakukan hal yang sama.
Upaya lain yang harus dilakukan adalah menangkal kampanye negatif secara sistem. Indonesia Sustainable Palm Oil merupakan salah satu yang bisa dilakukan. Sekali lagi Wapres mengapresiasi GAPKI yang sudah berkomitmen bahwa seluruh anggota akan bersertifikat ISPO tahun 2020.
Hilirisasi harus ditingkatkan dan perbaikan tata kelola sawit sehingga produktivitas meningkat. Pemerintah daerah harus mendorong petani swadaya untuk bermitra dengan masyarakat.
Kebijakan pemerintah untuk menggunakan biodiesel diharapkan mampu meningkatkan serapan sawit di dalam negeri dan mengurangi impor BBM. Program B20 saat ini sudah menyerap CPO 4 juta ton dan sampai akhir tahun diharapkan jadi 6,4 juta ton. Awal Januari 2030 B30 sudah mulai.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono menyatakan dalam 2 tahun terakhir pasar komoditas menghadapi ketidakpastian akibat ekonomi global. Harga minyak sawit turun padahal ada 17 juta orang yang hidupnya tergantung dari sawit dan devisa USD20 miliar.
Saat ini yang harus diprioritaskan adalah percepatan peningkatan produktivitas kebun rakyat. Dalam rangka ini anggota GAPKI melakukan kemitraan dengan petani. Petani sendiri harus memperbaiki kelembagaan.
Kemudian menciptakan pasar baru dengan penguatan pasar domestik dengan program biodiesel. Saat ini 70% minyak sawit Indonesia diekspor sehingga pasar global tetap dibutuhkan. Permintaan negara-negara berkembang semakin meningkat sedang Eropa menuntut banyak persyaratan dan membuat berbagai hambatan perdagangan sehingga daya saing harus ditingkatkan.
Joko minta pemerintah menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif, tenang, nyaman, sejuk bukan bayang-bayang ketidakpastian.
