TANGERANG, mediaperkebunan.id – Berdasarkan data Statistik, ekspor perkebunan 80 persen adalah kelapa sawit. Kontribusi sebanyak tiga per empat dari komoditas sawit ini menggambarkan bahwa betapa strategisnya sawit. Ada sedikit gangguan sedikit saja seperti ekspor maka akan mempengaruhi secara signifikan pada perekonomian Indonesia.
Demikian diungkapkan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Prayudi Syamsuri, dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Akselarasi Pemanfaatan Dana Sarana Prasarana” pada perhelatan Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) Ke-2 di Tangerang, Banten, Kamis (7/9/2023).
Prayudi menyebutkan, terdapat empat provinsi sentra produksi sawit terbesar nasional meliputi Riau, Sumatera Utara, Kalimatan Barat, dan Kalimantan Tengah. “Karena itu jika terjadi permasalahan di empat provinsi itu akan berpengaruh pada produksi sawit nasional,” ujarnya.
Meski begitu, lanjut Pryudi, keempat provinsi sentra sawit yang memproduksi 53 persen sawit nasional itu juga menghadapi kendala dari sisi sarana dan prasarana (Srapras). Selain itu juga memiliki tingkat gangguan usaha tertinggi.
Dari 16,38 juta hektare (ha) perkebunan sawit 42 persen atau 6,94 juta ha merupakan sawit pekebun. Sedangkan 53 persen atau 8,64 juta ha perkebunan swasta.
“Maknanya adalah kondisi sawit berbeda dengan komoditas perkebunan lainnya seperti karet, kopi atau kakao. Karena luas perkebunan sawit rakyat hampir seimbang dengan sawit swasta,” jelas Prayudi.
Oleh karena itu, lanjut Prayudi, perusahaan harus bergandengan tangan bersama pekebun agar bisa sukses dalam perdagangan internasional. Jika kemitraan tidak terjalin baik maka timbul gangguan usaha.
Menurut Prayudi, masalah sarana dan prasarana menjadi penting. Salah satunya karena untuk menghindari ketimpangan antara perusahaan dengan pekebun.
Lebih lanjut Prayudi mengatakan, pemerintah sudah mempunyai program sawit satu. Program ini merupakan paket pengembangan perkebunan sawit rakyat yang terdiri dari program sawit rakyat (PSR), ISPO, Sarpras, SDM, dan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan (RAN KSB).
“Untuk Sarpras diharapkan tidak lepas dari ISPO dan PSR. Mudah-mudahan dengan peningkatan dana untuk sarpras bisa diserap pekebun. Sehingga berbagai hambatan terhadap sawit dapat dianulir,” harap Prayudi.
FGD “Akselarasi Pemanfaatan Dana Sarana Prasarana” menghadirkan para nara sumber antara lain Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma (Salma), Ditjen Perkebunan, Kementan, Ardi Praptono, Direktur Perhimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Sunari, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yuli Mardiono, Sigit Nugroho dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (YR)
