Jakarta, Mediaperkebunan.id

Presiden Jokowi minta kesadaran industri minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. “Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa mudah terpenuhi,” kata Presiden.

Volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi Indonesia dan yang ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar.

“Jika kita semua mau dan punya niat, memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa dilakukan dengan mudah sehingga dapat dicukupi. Ini yang menjadi patokan saya dalam mengevaluasi kebijakan ini. Begitu kebutuhan dalam negeri terpenuhi saya akan mencabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, devisa, dan surplus neraca perdagangan. Tetapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat merupakan prioritas yang paling penting,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyatakan mengikuti secara seksama dinamika yang terjadi di masyarakat soal pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi bagi pemerintah dalam membuat setiap keputusan.

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia ,ironis malah kesulitan mendapatkan minyak goreng. “Saya minta pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, jernih dan saya sebagai presiden tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung. Pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan tetapi belum efektif,” katanya.

Oleh sebab itu pemerintah memutuskan melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng ke luar negeri. Keputusan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia ,termasuk kawasan berikat.

Larangan ini memang minimbulkan dampak negatif yaitu potensi penurunan produksi dan hasil panen petani yang tidak terserap. Namun tujuan kebijakan ini untuk menambah pasokan dalam negeri sehingga melimpah.