2nd T-POMI
2017, 12 Oktober
Share berita:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan desain ulang pola ruang perkebunan untuk mengantisipasi konflik di masa mendatang. “Kedepan konflik bukan lagi masalah tenurial tetapi tata niaga, terutama dengan maraknya kebun kelapa sawit swadaya,” kata Florentinus Anum, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Barat kepada Perkebunannews.com.

Kalau tidak diantipasi dari sekarang, 2 tahun ke depan masalah di Sumatera yaitu pencurian TBS akan terjadi juga di Kalbar. Kebun kelapa sawit swadaya marak berdiri di mana-mana tanpa memperhatikan tata ruang, sebab bagi mereka yang penting ada pendapatan. Bedanya dengan Sumatera, kebun swadaya di Kalbar rata-rata sudah menggunakan kecambah sawit unggul.

“Saya melihat bahwa pola ruang road map pembangunan perkebunan di Kalbar harus disempurnakan. Akan ada revisi beberapa kawasan di prioritaskan untuk komoditi tertentu. Luas kawasan hutan di Kalbar 8,31 juta ha atau 56,4% sedang APL (Areal Penggunaan Lain ) 6,42 juta ha atau 43,6%. Dari APL seluas ini 3,5 juta ha dialokasikan untuk perkebunan,” kata Anum.

Perkebunan memang hanya satu-satunya jalan bagi Kalbar untuk meningkatkan perekonomian. Di provinsi ini pertambangan dan industri belum ada dan berkembang. Sekitar 68% masyarakat Kalbar hidupnya tergantung pada perkebunan.

“Perkebunan sangat dominan di Kalbar. Bila ada satu komoditi perkebunan saja harganya turun maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kita disain komoditas unggulan Kalbar adalah karet, kelapa sawit, kelapa, lada dan kakao,” katanya.

Izin yang dikeluarkan kabupaten/kota untuk kelapa sawit saat ini tercatat 450 perusahaan , sedang yang sudah operasional ada 175. Dari jumlah itu yang sudah bersertifikat ISPO hanya 3% saja atau 12 perusahaan. “Karena itu kita harus genjot supaya lebih banyak yang bersertifikat ISPO, sesuai visi dan misi untuk memperhatikan masalah lingkungan,” katanya.

Baca Juga:  Sukses Bangun Kemitraan Petani, Dirut Holding Perkebunan Ingin Nasionalisasi Pola PTPN V

Gubernur Kalbar, Cornelis, sangat memperhatikan masalah lingkungan sehingga Dinas Perkebunan Kalbar s diminta menangani beberapa masalah berkaitan dengan upaya menciptakan perkebunan yang sustainable.

Perkebunan di Kalbar sangat mewarnai perkebunan nasional. Kelapa sawit saja menyumbang 12% dari produksi nasional.