Harus diakui bahwa Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) atau Non Goverment yang pro asing terus memberikan isu-isu negatif terhadap komoditas kelapa sawit untuk itu pelaku dan pemerintah dihimbau jangan termakan oleh isu LSM.
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengakui bahwa berkembang pesatnya bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Menjadi musuh bersama bagi Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) atau Non Goverment yang pro asing, untuk menghentikan usaha sawit di Indonesia, dengan berbagai dalil menyudutkan perkebunan yang menjadi primadona masyarakat.
Padahal perkebunan sawit adalah bagian yang dinanti-natikan oleh pengusaha, tapi terus menerus juga disakiti. Pertama adalah gerakan yang dilakukan oleh pihak luar, NGO yang terus mendesak agar perkebunan sawit di Indonesia segera ditutup. Dan menjadi isu yang menarik bagi dunia. Untuk menghantam sawit Indonesia, yang isunya dikaitkan dengan berbagai macam pengrusakan lingkungan. Sebab Sawit ini adalah kekuatan ekonomi nasional, karena merupakan tanaman yang diberkahi Allah SWT, dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak d Indoensia.
“Kita jangan terpancing dengan NGO, LSM bernapaskan kepentingan asing, pesanan asing target mereka adalah sawit di Indonesia hancur dan tutup. Pemerntah harus melakukan pembelaan, sebab sawit sebagai kekutan ekonomi perkebunan. Sebab di Amerika Serikat dan Eropa penanaman minyak biji bunga matahari sebagai sumber energi, dibuka secara besar-besaran, dengan teknologi yang tinggi, biaya yang mahal, namun mereka kolep, karena biji bunga matahari kalah dengan sawit, karena selalu berbuah sepanjang musim, sementara biji bunga matahari tidak,” ujar Ridwan.
Untuk itulah pengusaha yang tergabung dalam bisnis bunga matahari, selalu membuat isu yang mendiskrditkan sawit Indonesia, agar tidak disukai oleh pasaran dunia. Pemerintah harus melakukan pembelaan-pembelaan. Kedua isu tersebut dimainkan oleh NGO, bahwa di Indonesia perambahan hutan, lahan gambut habis dibabat semuanya untuk perkebunan sawit itu dieskpos di dunia Internasionoal. Padahal faktanya perusahaan sawit yang merambah hutan dan gambut adalah perusahan asing. Dan ini sentimen pasar dimainkan di dunia atara sawit dengan non sawit, yang sedang bersaing.
Bahkan persiden Jokwoi sudah menyampaikan moratorium sawit, tentunya restorasi lahan gambut. Namun salah dipahami oleh masyarakat di daerah, moratrium penghentian penanaman kelapa sawit jika perlu perusahan tutup.
“Artinya kita sudah termakan isu global. Kalau sawit kita hancur apa ada ganti ruginya dari NGO tidak adakan. Pasti mereka memiliki niat jahat dalam menengelamkan sawit di Indonesia, dan itulah yang harus diantisipasi,” terang Ridwan.
Adapun cara untuk mengantisipasi ancaman tersebut adalah memperkuat kemitraan antara pengusaha perkebunan kelapa sawit, dengan rakyat diskitarnya. Antara pengusaha sawit dengan pemerintah daerah. Dan yang paling penting harga sawit naik, dan pengusaha kelapa sawit dapat untuk yang berlimpah.
“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pengusaha kelapa sawit se Provinsi Bengkulu, yang datang pada acara ini. Total luas 219.000 hektar dengan jumlah perusahaan perkebunan sebanyak 72 perusahaan perkebunan. Ada satu dareah total kebun sawitnya sampai 1 juta hektar tapi perusahaan perkebunanya 20 perusahaan. Kondisi ini berbeda dengan di Bengkulu, artinya disini perlu dilakukan kombinasi, karena kita menginingkan bisnis persawitan semakin maju dan jaya. namun juga terhindar dari konflik yang tidak kita inginkan, dan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan,” tutup Ridwan. RSI/YIN
