Jakarta, mediaperkebunan.id – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengajak jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melindungi 7,4 juta lahan sawah di seluruh Indonesia. Salah satu cara untuk melindunginya adalah dengan memberikan legalitas sertifikat pada lahan – lahan yang ada di wilayah sentra ataupun masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). 

“Ke depan saya mengajak untuk mengambil langkah strategis. Saya berharap kepada Pak Menteri (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia. Kedua saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH),” jelas Mentan Andi Amran Sulaiman pada Rakornas ATR/BPN di Hotel Shangri-la Jakarta, Kamis, (7/3/2024).

Menurut Mentan, pemberian legalitas ini nantinya akan dapat mendukung upaya bersama untuk mewujudkan swasembada. Terlebih lagi adanya cuaca ekstrem el nino yang panjang di Indonesia dan juga negara – negara di seluruh dunia sehingga secara langsung memberikan dampak pada produktivitas.

“Sekarang ada situasi el nono, di mana terjadi krisis pangan dan energi di dunia dan Indonesia. Kita harus mengantisipasi bersama karena el nino hari ini adalah el nino gorila yang paling berat,” terangnya.

Legalitas jutaan hektar lahan sawah diharapkan dapat menjadi cara bagi Indonesia dalam mencapai swasembada kembali. Mentan menyampaikan bahwa pada era Presiden Joko Widodo sektor pertanian pernah menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia berhasil mencapai swasembada di tiga tahun pemerintahannya sejak 2017 lalu. 

“Pertanian di era bapak Presiden Jokowi pernah swasembada, dan itu capaian terbaik kita selama merdeka. Karena itu sekali lagi, saya berharap jutaan hektare lahan yang kita bangun ini mendapat sertifikat secara cepat,” katanya.

Berkaitan dengan permintaan Mentan, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono memastikan akan menyelesaikan masalah sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia. Beliau sudah melakukan koordinasi dengan pihak yang berwajib untuk menghadapi mafia tanah yang sangat membuat kerugian bagi negara dan masyarakat Indonesia. 

“Kemudian kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat,” jawabnya.