Seluruh masyarakat kelapa sawit Indonesia mendukung ancaman pemerintah agar Indonesia keluar dari Paris Agreement (Konvensi perubahan iklim) jika EU tidak merubah pandangannya yang selalu negatif dan diskriminatif terhadap sawit Indonesia. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute) menyatakan hal ini.

“Kalau melakukan ini maka Indonesia akan mengikuti Amerika Serikat dan Brasil yang lebih dulu keluar. Tidak ada gunanya bekerjasama dengan EU dalam Paris Agreement jika tidak menghargai Indonesia, apalagi merugikan Indonesia. Sawit adalah Indonesia dan Indonesia adalah sawit,” katanya.

Mengenai sikap LSM WALHI yang kritis terhadap sikap Menko Kemaritiman ini dan mengingatkan bahwa Paris Agreement ini merupakan wewenang Presiden dan DPR, Tungkot minta mereka untuk kritis juga pada Eropa.

“Coba WALHi atau LSM lingkungan lain, bilang ke EU jangan diskriminatif terhadap sawit. ingatkan juga EU, jangan meributkan emisi sawit yang kecil utk menutupi emisi EU yg sangat besar . Sekitar 70 persen emisi dunia adlah dari konsumsi BBM fosil dan EU adalah top 3 emiter dunia,” kata Tungkot.

Kontribusi emisi pertanian termasuk LULCF hanya 8-10 persen dan EU juga top 3 emiter dari pertanian global. TCMotal emisi EU per orang 3 kali lipat dari emisi Indonesia. jadi EU jangan mengalihkan isu utama emisi GHG ke sawit.

Ketua Umum ASPEKPIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR) menyatakan setuju dan mendukung apapun yang dilakukan pemerintah untuk melawan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa. Indonesia harus menunjukkan diri sebagai bangsa berdaulat dan bukan pelayan Eropa.

Petani siap mendukung apapun yang dilakukan pemerintah, termasuk misalnya melarang ekspor sawit ke Eropa atau melakukan boikot. Upaya B20, B30 sampai B100 perlu terus didorong sehingga Indonesia tidak tergantung pada pasar ekspor.