GAPKI dan PWI Kerjasama Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
GAPKI dan PWI Kerjasama Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
GAPKI dan PWI Kerjasama Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
Apical Group terus kembangkan bisni hilirisasi kelapa sawit
Astra Agro Terus Dorong Gunakan Pupuk Organik
Chief Executive Officer Astra Agro Santosa. layanan Digital Astra Agro Dukungan Buat Petani Sawit
Rapolo Hutabarat, Ketua Bidang Sustainability Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) .
Begini pentingnya kelapa sawit untuk pembangunan ekonomi Indonesia.
Sahat Sinaga, Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia/Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Pada waktu itu Eropa menggunakan lemak hewan dan lemak ikan Paus untuk dijadikan lilin. Ketika kedua jenis hewan ini semakin langka maka mereka melirik kelapa sawit sebagai sumber lemak. Karena itu dalam prosesnya mengabaikan kandungan nutrisi sawit.
Palangkaraya, Mediaperkebunan.id Penegakan hukum menjadi bagian penting dalam tata kelola sawit di Indonesia karena terkait dengan kenyamanan dan keamanan berinvestasi. Sayangnya, industri kelapa sawit Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan regulasi yang belum terselesaikan secara sistematis. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Sekjen GAPKI) Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono dalam Forum
Riset eksisting tentang hal ini adalah pemanfaatan artifical intelegence dan big data molekuler dalam perakitan marka seleksi tanaman kelapa sawit tahan penyakit Ganoderma berbasis Marka SNP,
Bandung, Mediaperkebunan.id Kondisi kelapa sawit tahun 2023 adalah total luas lahan 16,382 juta ha dengan komposisi pekebun 6,881 juta ha (42%), BUMN 733,4 ribu ha (4,5%) dan perusahaan perkebunan swasta 8,767 juta ha (53,5%). Tanaman produktif 13,509 juta ha (85,2%) yang dimiliki pekebun 5,780 juta ha (84%), BUMN 630,7 ribu ha (86%) dan perkebunan besar
Bandung, Mediaperkebunan.id Luas serangan Ganoderma sp di perkebunan kelapa sawit rakyat tahun 2023 tercatat Aceh 483 ha, Sumatera Utara 34.541 ha, Babel 1.350 ha, Riau 1.014 ha, Sumatera Barat 135 ha, Sumatera Selatan 310 ha, Bengkulu 640 ha dan Sulawesi Barat 7.645 ha. Hendratmojo Bagus Hudoro, Direktur Perlindungan Perkebunan menyatakan hal ini dalam Simposium Internasional