Guna mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR) seluas 185 ribu hektar (Ha), PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menggelar Forum Group Discution (FGD). Diskusi dwi bulanan bertema “Mempercepat Peran Industri Sawit Dalam Pencapaian SDG”, di Yogyakarta, Selasa (28/8). Direktur PT RPN Dr Gede Wibawa, diskusi yang digelar kali
Dengan adanya kenaikan biaya produksi perkebunan dan mahalnya tenaga kerja di pertanian maka penerapan mekanisasi pada perkebunan tebu menjadi sangat mendesak. Bahkan kabarnya sudah ada paket teknologi dan diterapkan oleh beberapa perkebunan tebu di Indonesia. Bambang, Direktur Utama PT Serikat Sejahtera Utama (SSU) membenarkan bahwa memang sudah saatnya perkebunan tebu di Indonesia menerapkan mekanisasi, dan
Kerjasama adalah kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak, termasuk kerjasama antara petani. Atas dasar itulah diperlukan koperasi untuk menjembatani keinginan perusahaan dengan petani. Suka tidak suka harus diakui, bahwa kemitraan antara perusahaan dengan petani akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan baik petani ataupun perusahaan, diantaranya kemitraan pada komoditas
Indonesia membutuhkan industri yang menghasilkan devisa tinggi juga menyerap tenaga kerja tinggi. Dan kelapa sawitlah yang memenuhi kriteria itu. Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono menyatakan hal ini pada lokakarya wartawan ekonomi dan pertanian. Tahun lalu, ekspor minyak sawit menyumbang devisa USD 22,9 miliar dan menyerap tenaga kerja sedikitnya 6 juta orang. “Atas keunggulan karakteristik ini,
Demi menjaga konsep traceabilty (ketelusuran), maka Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) mewajibkan bagi member perusahaan kelapa sawit untuk mensertifikasi petani plasmanya maksimal setelah 3 tahun setelah mendaptkan Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). “Jadi bagi perusahaan kelapa sawit yang sudah mendapatkan CSPO maka maksimal 3 tahun setelah mendapatkanya wajib mensertifikasi petani plasmanya. Kalau tidak mau maka
Ditengah-tengah merebaknya asososiasi yang mengatasnamakan petani, koperasi unit desa (KUD) petani masih tetap berdiri. Ini membuktikan bahwa jangan pernah meremehkan KUD petani meskipun kini usianya sudah tidak muda lagi. Meski begitu, tidak sedikit pihak yang ingin mengkerdilkan KUD petani karena dianggap mempersulit sebagian pihak untuk melakukan monopolinya. Padahal jika KUD petani yang ada disetiap desa
BOGOR – Sinergi antara dunia industri dan perguruan tinggi perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri gula di era Industri 4.0. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengembangan inovasi, komersialisasi inovasi, teaching industry, dan pengabdian masyarakat. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan
Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang, jika orang tersebut tidak mau merubahnya. Tekad itulah yang dimiliki oleh petani Perkebunan Inti Rakyat – Transmigrasi (PIR-Trans) kelapa sawit. Mengacu dari sanalah Program tersebut tidak hanya untuk merubah ekonomi masyarakat dengan membagikan lahan seluas 2,5 hektar kepada setiap Kepala Keluarga (KK) untuk ditanami kelapa sawit. Tapi juga untuk
Model pendidikan yang dikembangkan Instiper merupakan model pendidikan perguruan tinggi vokasi yang ideal. Sekarang pemerintah sedang melakukan revitalisasi pendidikan tinggi vokasi yang ternyata sudah lama dilakukan Instiper, bahkan transformasi sampai 3-4 kali. Prof Ainun Na’im PhD MBA, Sekjen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan hal ini pada kuliah umum dalam rangkaian Orientasi Kampus dan
Dahulu jaman orde baru (orba) koperasi di didik diberikan ilmu baik pengurus ataupun anggota, sehingga koparasi maju. Salah satunya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan titik sentral untuk menangani perekonomian desa, seperri yang tertuang dalam PP no 4 tahun 2004. “Bahkan waktu itu KUD diberikan perkejaan khusus untuk menangani masalah pupuk untuk kebutuhan petani.
Iman Yani Harahap, peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit menyatakan salah satu cara untuk menilai apakah tanaman itu ramah lingkungan atau tidak adalah dengan melihat jejak penggunaan airnya (Water Footprint, WFp). WFp menunjukkan efisiensi penggunaan air dalam sistim produksi. Semakin besar WFpnya menunjukkan tanaman ini semakin tidak ramah lingkungan. Nilai WFp ini dalam beberapa tahun terakhir
Benar, bahwa usia tanaman kelapa sawit cukup lama atau bisa mencapai hingga 25 tahun. Meski begitu tanaman kelapa sawit tetap harus diremajakan. Hal ini karena jika sudah melampaui 25 tahun dapat menurunkan produktivitas. Atas dasar itulah maka di usia 20 tahun seharusnya para para pekebun sudah memikirkan untuk melakukan peremajaan pada kebun miliknya. Sebab untuk
