Penyusunan prinsip dan kriteria ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dilakukan sejak tahun 2008 dan dilakukan lintas kementerian. Ada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan (saat itu masih jadi Kementerian terpisah), Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain. Resmi diatur tahun 2011 lewat Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan tindak lanjut
Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang mengatakan, Indonesia tidak perlu larut dalam genderang permainan yang dimainkan Uni Eropa. “Kalau kita terus menghabiskan energi untuk mengatakan tidak terhadap apa yang mereka katakan itu adalah bagian dari target mereka supaya kita sibuk dengan permainan yang mereka lakukan,” ujarnya kepada Perkebunannews.com. Menurut Bambang, Indonesia harus mengambil langkah strategis
Banyaknya perusahaan yang areal HGU-nya masuk ke dalam areal kawasan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang baru, untuk itu diperlukan harmonisasi peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab RTRWP itu diluar kewenangan Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Dedi Junaedi kepada perkebunannews.com. Menanggapi
Agar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bias berjalan lebih cepat maka yang diperlukan adalan Instruksi Presiden (Inpres) atau percepatan bukanlah Peraturan Presiden (Perpres) untuk penguatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Gamal Nasir Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) dalam acara International Conference and Expo – Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO) di Jakarta. Artinya, menurut
Guna mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, armada penerbangan komersial bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tengah melakukan riset terhadap minyak kelapas sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai bahan dasar avtur. Hal ini juga sekaligus meningkatkan penyerapan minyak kelapa sawit dalam negeri. Kerjasama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Umum Gapki Joko Supriyono dengan
ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) tidak butuh penguatan dan struktur organisasinya yang berubah. Saat ini yang paling penting adalah percepatan ISPO sehingga 100% CPO yang dihasilkan sudah bersertifikat ISPO. Gamal Nasir, Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) menyatakan hal ini. “Jadi yang diperlukan bukan Peraturan Presiden soal hal-hal teknis ISPO serta perubahan struktur organisasinya.
Penguatan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) membutuhkan konsolidasi antar pelaku usaha, petani, dan pemerintah. Hal tersebut penting agar implementasi ISPO dapat berjalan baik di lapangan serta mendorong peningkatan daya saing industri sawit di pasar global. Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Musdalifah Machmud mengungkapkan draft peraturan presiden (Perpres)
Memang dari total lahan tertanam sebanyak 90.288 hektar sekitar 60 ribu hektar-nya dan 5 pabrik kelapa sawit (PKS) sudah tersertifikasi Indonesia Ssutaoinable Palm Oil (ISPO), dan target 2 tahun lagi seluruh kebun sudah terserifikasi ISPO. Hal tersebut diungkapkan oleh Timotheus Arifin.C, Chief Operating Officer (COO) PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), dalam Rapat Umum Pemegang
Swasembada gula sampai sekarang masih belum bisa dipenuhi, jangankan swasembada penuh yaitu rumah tangga dan industri, khusus untuk rumah tangga saja belum bisa. Dan hal ini akan terus berlanjut dan tidak akan selesai selama impor raw sugar untuk gula rafinasi masih berjalan. Selama kebijakan mengimpor raw sugar dilakukan maka masalah gula tidak akan akan selesai.
Kalimantan Barat – Demi menjaga kelestarian alam, empat anak perusahaan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) menggandeng Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Kalimantan Barat melalui memorandum of understanding (MoU) untuk menjaga areal konservasi. “Penandatangan ini merupakan bukti komitmen kami dalam melindungi kawasan lindung sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Direktur anak perusahaan BGA Group, Kamsen
Permasalahan terbesar kelapa sawit adalah pada petani swadaya. Perkembangan mereka tidak terkonsep bagus padahal luasnya 3 kali dari petani plasma. Akhirnya di daerah tertentu TBS tidak terjual karena tidak ada pabrik, tetapi di daerah lain memicu timbulnya pabrik tanpa kebun sehingga terjadi persaingan dalam memperebutkan TBS petani,” kata Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan
CPOPC (Council of Palm Oil Producing Coutries) diharapkan oleh Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, mampu menaikkan nilai tawar minyak sawit. “Diharapkan bisa seperti OPEC untuk minyak kelapa sawit,” katanya. Kalau dalam OPEC mereka bisa mengatur pasokan dengan tidak mengambil minyak yang tersimpan di bumi, pada kelapa sawit hal ini tidak bisa dilakukan. Pada sawit caranya
