Bulan Maret ini, bulan yang cukup cukup mengejutkan. Sebab ekspor ke negara-negara Uni Eropa masih meningkat meskipun pada pertengahan Maret lalu Parlemen Uni Eropa mengeluarkan Resolusi soal sawit. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Ekskutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke redaksi perkebunannews. Jadi pada pertengahan Maret lalu Parlemen Uni
Ekspor minyak sawit Indonesia terus menunjukkan trend penurunan sejak dua bulan terakhir. Penurunan ekspor ini dipicu oleh tingginya bea keluar pada Februari lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Fadhil Hasan, Dierketur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dalam keterangan resmi yang dikirmkan ke redaksi perkebunannews. Sementara itu, lanjut Fadhil, pada Maret ini permintaan pasar global
Melihat banyaknya masalah pada komoditas perkebunan dan sebagai penghasil devisa terbesar maka perlu ada penguatan pada komoditas perkebunan melalui pembentukan Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjend Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asmar Arsyad dalam diskusi “Membedah Kepentingan Tersembunyi Resolusi Sawit Uni Eropa”. Lebih lanjut, menurut Asmar, perlu dibentuknya Kementerian Perkebunan agar komoditas perkebunan
Bandung – Guna mengedukasi sekaligus sarana promosi, para pemangku kepentingan teh nasional akan membangun museum teh Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya minum teh bagi kesehatan, anti aging dan kecantikan. Demikian hasil Riungan Teh III yang diselenggarakan Asosiasi Petani Teh Indonesia (Aptehindo) di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, Kabupaten Bandung, Senin
Apindo Sumut memprotes resolusi sawit parlemen Eropa. “Kalau diimplementasikan akan membatasi impor CPO dan produk turunannya dari Indonesia. Sumut, Sumsel dan Sumatera pada umumnya ekonomi berbasis sawit sehingga akan mempengaruhi perekonomian,” kata Parlindungan Purba, Ketua DPP Apindo Sumut. “Protes ini akan kita sampaikan pada parlemen Uni Eropa. Kami mendukung pemerintah yang sedang berusaha mengatasi masalah
Proteksi dan diskriminasi kelapa sawit adalah hal yang wajar bagi negara luar untuk melindungi petaninya dari efisiensinya kelapa sawit. inilah yang terjadi pada resolusi kelapa sawit di negara Eropa. Artinya resolusi sawit Eropa ini adalah salah satu motif negara Eropa untuk memproteksi minyak nabati dinegaranya. Hal ini dilakukan untuk melindungi petaninya dari serangan minyak sawit
Persaingan bisnis sudah biasa. Tetapi bisnis dikaitkan dengan HAM atau masalah lingkungan merupakan hal yang kompleks atau bahkan sangat kompleks. Bukankah bisnis itu sendiri merupakan bagian kehidupan manusia yang sangat dikaitkan dengan kesuksesan atau bahkan martabat suatu bangsa? Bisnis inilah yang membuat suatu bangsa menjadi bangsa yang kaya. Bisnis itulah yang menciptakan roda kemajuan ekonomi.
Di tengah isu kebutuhan pangan dan energi, apalagi sumber energi fosil yang sudah hampir habis, perkebunan sekarangan menjadi fokus perhatian dunia. Setelah Timur Tengah menjadi incaran setiap orang di dunia, maka giliran Indonesia akan menjadi incaran berikutnya bagi dunia. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang, dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan
Memang benar komoditas kelapa sawit turut menyumbang devisa negara yang cukup besar. Melihat hal itu Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati hanya berpesan tiga hal saja. Hal itu diungkapkannya saat pelubcuran buku kelapa sawit di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta. “Pertama, saya berharap bahwa industri kelapa sawit bisa menjadi kegiatan ekonomi Mewujudkan konsep ekononi adil
Resolusi sawit Eropa yang memojokkan sawit hanya alasan untuk menghambat laju impor sawit yang mengancam minyak nabati Eropa. Resolusi sawit yang dikeluarkan Parlemen Eropa pada awal Bulan April 2017 lalu, yang memburuk-burukkan sawit bukanlah hal yang baru. Eropa sebagai produsen minyak nabati minyak bunga matahari dan minyak rapeseed (canola), menganggap sawit sebagai ancaman bagi minyak
Pembentukan holding PTPN menuntut perubahan cara kerja baik bagi PTPN itu sendiri maupun anak perusahaan seperti PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara yang bertugas memasarkan produk-produk PTPN. Sehubungan dengan hal ini maka Perkebunannews.com melakukan wawancara khusus dengan Direktur Utama KPBN, Iriana Ekasari soal perubahan yang dilakukan. Berikut hasil wawancaranya . Apa saja perubahan yang ibu lakukan
Pangkal Pinang – Banyaknya tanaman kelapa sawit milik petani swadaya yang sudah tua atau berumur diatas 25 tahun dan banyaknya tanaman yang menggunakan benih tidak bersertifikat, maka Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) berjanji akan segera melakukan peremajaan di tahun 2017 ini. Direktur Utama BPDP-KS, Dono Boestami berjanji untuk tahun 2017 ini akan segera
