Jakarta, Mediaperkebunan.id – Dari 1200an PKS ini ada juga PKS tanpa kebun yang pengawasan dan pembinaannya oleh Ditjen Perkebunan, Gubernur dan bupati belum berjalan. Dirjen Perkebunan sudah membuat surat edaran pada gubernur, bupati/walikota untuk melakukan monitoring pada PKS di wilayahnya tidak hanya terkait kesehatan, kebersihan dan K3 juga penataan lokasi.

Aziz Hidayat, Ketua Bidang Perkebunan GAPKI menyatakan hal ini pada jelang 2nd TPOMI (Technology Palm Oil Mill Indonesia) 2024. PKS tanpa kebun ini banyak berdiri dekat dengan PKS yang bermitra dengan petani plasma atau pekebun swadaya.

Kehadirannya menganggu PKS bermitra karena mengambil TBS dari plasma dan pekebun bermitra. Sesuai aturan maka PKS tanpa kebun harus punya bahan baku 20% dari kebun sendiri. Syarat PKS mendapat ISPO jelas yaitu rantai pasoknya bisa ditelusuri mana yang berasal dari kebun sendiri, dari petani di wilayah mana. EUDR juga mengamanatkan hal yang sama.

Posma Sinurat, Ketua Bidang Pabrik Kelapa Sawit P3PI menyatakan masalah lain yang dihadapi PKS saat ini selain PKS tanpa kebun adalah PKS brondolan. PKS brondolan berdiri dekat pabrik yang sudah ada dan membuat brondolan pindah sehingga mempengaruhi PKS. Kalau tidak diatasi maka produksi CPO bisa turun dan akan berimbas ke pekebun. Penentuan harga TBS pekebun ke PKS salah satu komponennya adalan brondolan. Kalau brondolan tidak ada maka harganya akan turun. PKS brondolan ini membuat industri sawit semakin runyam sehingga harus ditertibkan.

Lila Harsya Bachtiar, Koodinator Industri Kelapa Sawit, Kemenperin menyatakan PKS tanpa kebun adalah keterlanjuran. Dulu karena banyak transmigran menanam kelapa sawit maka untuk menampung hasilnya pemerintah mendorong investor membangun PKS tanpa kebun. Penyelesaiannya akan secara adminstratif. Sedang PKS brondolan sedang dicari solusinya.

PKS brondolan marak karena daerah sangat butuh investasi dan ketika ada investor dari luar datang untuk membangunnya disambut oleh Pemda. Investasi PKS brondolan ini memberikan harapan karena dari satu sisi memberi kesejahteraan pada orang-orang tertentu sedang sisi lain merugikan PKS brondolan marak karena daerah sangat butuh investasi dan ketika ada investor dari luar datang untuk membangunnya disambut oleh Pemda.

Investasi PKS brondolan ini memberikan harapan karena dari satu sisi memberi kesejahteraan pada orang-orang tertentu sedang sisi lain merugikan PKS yang ada. Kemenperin dan Kementan sedang mencari solusi bagaimana mengatasi hal ini.