JAKARTA, Perkebunannews.com – Dengan mengusung tema “Pertemuan Konsultasi Persiapan Implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB)” bersama Provinsi Penghasil Kelapa Sawit, Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI), menggelar diskusi akbar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (29/9). Dalam ajang yang diikuti oleh puluhan peserta ini, turut hadir beberapa pejabat Pemerintah terkait sebagai pembicara utama, seperti Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PP/BAPPENAS, Anang Noegroho.
Selain itu, hadir pula Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Hortikultura sekaligus Deputi Bidang Pertanian dan Pangan dari Kemenko Perekonomian, Wilistra Danny, serta Eva Novianty dari Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tidak ketinggalan, Penasihat FoKSBI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan provinsi penghasil kelapa sawit seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau, Rusman Heriawan, datang juga sebagai salah satu narasumber.
Dengan digelarnya diskusi ini, diharapkan nantinya dapat memicu pengarusutamaan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan ke dalam agenda kebijakan daerah, serta mendorong tindak lanjut dan pelaksanaan RAN-KSB di tingkat sub-nasional. Susunan RAN-KSB, papar Wilis, dibangun guna mendukung terbitnya Perpres Sistem Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Lebih jauh lagi Wilis mengungkapkan, pihaknya bakal membangun FoKSBI di 18 provinsi penghasil kelapa sawit. “Setiap cabang FoKSBI, nantinya akan melakukan RAN-KSB di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.
Ke-18 provinsi penghasil kelapa sawit tersebut adalah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat. Rencana kerja RAN-KSB sendiri terdiri dari, upaya implementasi nasional baik pemerintah, swasta, dan LSM, serta peningkatan kapasitas pekebun. Selain itu, ada juga perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya adalah perbaikan tata kelola dan mediasi konflik, dan yang terakhir mengarah pada ISPO serta akses pasar.
Namun begitu, Wilis menegaskan, RAN-KSB ini nantinya akan lebih menekankan atau fokus pada pertanian sawit berkelanjutan yang bebas isu defortasi dan legalitas lahan. Terkait soal pendanaannya sendiri, FoKSBI siap menerima kucuran dana dari berbagai pihak. “Baik dari pemerintah pusat atau daerah, yayasan nirlaba, BPDKS, atau mungkin dari luar negeri. Nah, agar kucuran dana dari luar negeri kerannya lebih terbuka lagi, FoKSBI bakal berdialog dengan perwakilan dari negara-negara Eropa di ajang Ansterdam Declaration yang bakal digelar pada awal Desember tahun ini,” paparnya. [Teg]
