JAKARTA, mediaperkebunan.id – Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) mulai memperbaiki ekosistem produksi benih perkebunan di dalam negeri. Hal ini guna menjamin ketersediaan benih perkebunan berkualitas.
Demikian diungkapkan Direktur Perbenihan, Ditjen Perkebunan, Kementan, Gunawan, dalam diskusi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurutnya, ketersediaan benih selama ini menjadi tantangan mengingat terlalu mengandalkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).
Untuk itu, kata Gunawan, anggaran untuk penyerapan benih dari penangkar nantinya tidak lagi mengandalkan APBN melainkan dicari dari sumber-sumber pembiayaan lain seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN maupun swasta.
Sumber dana dari luar APBN itu, lanjut Gunawan, akan dihimpun dan dikelola dalam sebuah ekosistem berupa pemesanan benih dari berbagai stakeholder yang tergabung di dalamnya pada para penangkar.
Kemudian masuk ke dalam sistem Bank Benih, dimana distribusinya bisa dalam bentuk CSR, kemitraan. Hal ini bertujuan peremajaan, perluasan maupun pengembangan wilayah lainnya.
Dengan begitu penangkar benih dapat tumbuh yang tidak bergantung 100 persen pada APBN. “Nah ini konsepsi ini kami kelola dalam bentuk Bank Benih perkebunan,” tandas Gunawan.
Gunawan mengatakan, penyediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas di tanah air masih menghadapi tantangan. “Karena penangkar sangat tergantung dari APBN, produksi benih tidak akan berjalan,” tukasnya.
Contohnya, kata Gunawan, ketika pemerintah melakukan refocusing (memusatkan) anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19, banyak penangkar benih yang merugi karena produksinya tak diserap.
Lebih lanjut Gunawan mengatakan, beberapa tahun yang lalu ada penangkar-penangkar yang memproduksi benih. Namun ternyata APBN terjadi refocusing dan yang lain-lain. Sehingga para penangkar rugi miliaran rupiah. (*)
