Upaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa bisa didekati dengan peningkatan produktivitas atau perbaikan nilai lewat olahan. Peningkatan produktivitas dimulai dari benih yang benar. Pemerintah melaksanakan ini lewat program pembagian benih. “Hampir disetiap kabinet program pembagian benih ini selalu ada,” kata pengamat/praktisi kelapa David Allorerung.
Masalahnya adalah proses mendapatkan benih. Pengadaan benih ditenderkan sehingga tidak ada jaminan beri benih yang benar. “ Benih yang benar harganya mahal sedang harga tender sudah ditetapkan. Sipemenang tender tentu menghitung margin. Itulah persolan utamanya,” kata David yang lama berkecimpung sebagai peneliti dan sekarang menjadi praktisi di sebuah perusahaan.
Dulu ada ide membangun kebun induk disetiap sentra kelapa. Terus direalisasikan disentra kelapa dibangun kebun induk, sayang hanya berlangsung selama setahun dan sampai sekarang tidak ada kelanjutannya.
Indonesia pernah mengembangkan kelapa hibrida berdasarkan hasil kajian FAO bahwa tahun 2000an akan krisis minyak makan. Waktu itu kelapa sawit belum populer dan saran FAO kembangkan kelapa hibrida.
Waktu itu ada teknologi kelapa hibrida dari CIRAD Perancis di Pantai Gading juga ada teknologi yang dikembangkan Balai Penelitian Kelapa (sekarang Balitpalma). Pemerintah memilih teknologi CIRAD dan ternyata kelapanya rentan terhadap penyakit sehingga sampai sekarang petani trauma menanam kelapa hibrida.
Ketika mengembangkan kelapa hibrida ada kebijakan sambil menunggu terbangun kebun induk maka gunakan saja blok penghasil tinggi (BPT). Itu merupakan crash program yang diharapkan setelah kebun induk dibangun tidak digunakan lagi.
“Tetapi sampai sekarang BPT masih digunakan, sama dengan menggunakan terbaik yang ada bukan yang seharusnya. Peneliti juga ikut larut bukan advokasi ke pemerintah padahal ini jalan salah yang tidak membawa peningkatan, akan terus-terusan ditempat,” katanya.
Saat ini begitu banyak varietas unggul yang dilepas celakanya yang dominan merupakan varietas lokal yang diambil dari BPT. Kekeliruan ini semakin menjadi-jadi pada akhirnya utuk apa ada pemuliaan kelapa padahal dengan BPT sudah selesai, jadi sesat pikir masuk ke sesat kebijakan.
