Makassar, mediaperkebunan.id – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus memperkuat pembangunan sektor kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Dengan luas perkebunan mencapai sekitar 32.000 hektare yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten, pengembangan sawit tidak hanya difokuskan pada peningkatan produktivitas, tetapi juga diarahkan pada hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, Pasalongan, S.P., M.Si., saat ditemui di sela-sela Pelatihan Pengembangan SDM Perkebunan (PSDMP) yang diselenggarakan oleh Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) di Makassar, Rabu (29/07/2026).
Menurut Pasalongan, potensi perkebunan sawit di Luwu Utara masih sangat besar dan terus dikembangkan melalui pembinaan kepada petani, mulai dari aspek budidaya hingga penanganan pascapanen.
"Luas perkebunan sawit di Luwu Utara mencapai sekitar 32.000 hektare dan hampir tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Yang sekarang kami lakukan adalah bagaimana pembinaan ini terus dilakukan secara intensif, mulai dari budidaya, pengelolaan, panen, hingga proses pengangkutan hasil," ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah juga telah merencanakan pengembangan areal perkebunan sawit seluas 10.000 hektare. Namun, rencana tersebut masih menghadapi tantangan berupa belum tersedianya mitra industri atau pembeli (buyer) yang dapat menyerap hasil produksi masyarakat.
"Kami berharap petani dapat bermitra melalui pola PIR. Saat ini juga sedang dibangun satu pabrik kelapa sawit baru. Di Luwu Utara sendiri sudah ada lima pabrik, sehingga harapannya harga TBS bisa semakin baik dan mampu menopang perekonomian masyarakat," katanya.
Selain pengembangan lahan, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga terus mendorong Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas sekitar 250 hektare. Sejumlah usulan bantuan sarana dan prasarana juga telah diajukan kepada BPDP untuk mendukung peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.
Menurut Pasalongan, salah satu kendala utama yang masih dihadapi petani bukan hanya persoalan produksi, tetapi juga keterbatasan infrastruktur pendukung.
"Produksi kita cukup banyak, tetapi sarana untuk mengangkut hasil produksi menuju pabrik masih perlu dibenahi. Pemerintah daerah sudah berupaya, namun kami juga berharap ada dukungan dari BPDP agar infrastruktur pendukung ini semakin baik," jelasnya.
Pasalongan menilai bahwa masa depan industri sawit di Luwu Utara tidak cukup hanya bergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS). Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong pengembangan industri hilir agar nilai tambah komoditas sawit dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.
"Salah satu harapan kami ke depan adalah sawit tidak hanya menghasilkan TBS, tetapi juga dihilirisasi menjadi CPO dan produk turunannya sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi," ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini harga TBS sempat mengalami tekanan karena kapasitas penyimpanan CPO di tangki pabrik telah penuh. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi melalui pelabuhan mengalami antrean cukup panjang.
"Selama ini tangki penyimpanan CPO penuh karena kapal pengangkut harus menunggu hingga dua minggu untuk bisa bersandar. Karena itu melalui Bupati, kami mendorong Pelabuhan Munte menjadi salah satu pelabuhan sandar kapal pengangkut CPO," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga tengah menggagas pembangunan Kawasan Industri Munte sebagai pusat pengolahan sekaligus distribusi hasil pertanian dan perkebunan, terutama komoditas kelapa sawit.
"Kami ingin kawasan ini menjadi pusat industri sekaligus pusat pengiriman hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Apalagi sekarang Indonesia sudah menerapkan B50 sehingga kebutuhan CPO diperkirakan akan terus meningkat," tambahnya.
Dalam menghadapi tuntutan pasar global, Pasalongan menilai implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing sawit rakyat.
Menurutnya, pelatihan yang diselenggarakan AKPY bersama BPDP menjadi sarana strategis dalam menyiapkan petani menghadapi berbagai persyaratan sertifikasi tersebut.
"Salah satu cara mendorong implementasi ISPO adalah melalui pelatihan seperti ini. Tahun ini ada 33 peserta kelas ISPO dan kami berharap mereka nantinya bisa menjadi mentor bagi petani di wilayah masing-masing. Kami juga berharap pada bulan September nanti semakin banyak lagi petani yang dapat mengikuti pelatihan ISPO," katanya.
Dorong Pemberdayaan Perempuan dan Beasiswa Anak Pekebun
Selain fokus pada budidaya, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga ingin memperluas manfaat ekonomi dari komoditas sawit melalui pemberdayaan keluarga petani, khususnya kaum perempuan.
Pasalongan mengatakan, pelepah sawit, limbah organik, maupun bagian tanaman lainnya masih memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah seperti kerajinan tangan, sapu, hingga budidaya jamur.
"Kami berharap ke depan pelatihan tidak hanya berfokus pada produksi sawit, tetapi juga mengajarkan pemanfaatan produk turunannya. Ibu-ibu petani bisa dilatih membuat kerajinan, budidaya jamur, maupun pengolahan pelepah sawit. Harapannya, sawit bisa seperti kelapa, di mana hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan sehingga menambah pendapatan keluarga," tuturnya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pasalongan berharap semakin banyak anak-anak pekebun sawit memperoleh beasiswa BPDP agar dapat menjadi generasi penerus yang mampu mengembangkan industri sawit secara profesional.
"Tahun lalu ada sekitar 15 anak petani sawit dari Luwu Utara yang memperoleh beasiswa BPDP. Tahun ini kami berharap jumlah itu bisa bertambah lagi. Bagaimanapun, pengembangan sawit tidak akan maksimal tanpa didukung sumber daya manusia yang berkualitas," ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap pemerintah dapat memberikan akses pupuk bersubsidi bagi pekebun sawit rakyat di Luwu Utara.
"Perkebunan sawit di daerah kami hampir seluruhnya merupakan perkebunan rakyat. Karena itu kami berharap ada dukungan pupuk bersubsidi agar produktivitas petani dapat terus meningkat," pungkasnya.