Jambi, mediaperkebunan.id – Pemimpin Umum Media Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan periode 2016–2019, Ir. Bambang, MM, menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan kekuatan Indonesia yang harus dilindungi melalui tata kelola perkebunan yang baik dan berkelanjutan. Seluruh pemangku kepentingan perlu menunjukkan bahwa sawit Indonesia dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kelapa sawit adalah kekuatan kita, kekuatan dunia, dan harus kita lindungi semuanya,” ungkap Bambang dalam Seminar Teknis Kelapa Sawit (TKS) bertema “Kiat Sukses Meningkatkan Produktivitas Sawit” di Jambi pada hari Rabu (18/11/2026) yang diselenggarakan oleh Media Perkebunan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indoneia (GAPKI) Jambi...
Menurutnya, salah satu upaya untuk memperkuat perkebunan sawit rakyat adalah dengan mengoptimalkan berbagai program bantuan yang disediakan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dukungan tersebut mencakup Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, beasiswa, penelitian, hingga promosi.
Namun, pemanfaatan program tersebut di daerah dinilai masih belum optimal. Bambang menyoroti bahwa respons pemerintah daerah terhadap peluang bantuan dari pemerintah pusat masih perlu ditingkatkan. Padahal, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pekebun dapat memenuhi persyaratan administrasi maupun legalitas lahan untuk mengakses bantuan.
Ia mendorong pemerintah daerah, khususnya di Jambi, agar lebih proaktif melakukan sosialisasi, pendampingan, dan membantu masyarakat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Persoalan status lahan, kelengkapan administrasi, hingga potensi tumpang tindih dengan areal perusahaan perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pengajuan program PSR.
“Bantuan PSR yang disediakan pemerintah mencapai sekitar Rp60 juta per hektare. Dengan ketentuan yang disampaikannya, satu pekebun dapat mengajukan bantuan hingga empat hektare sehingga nilai dukungan yang berpotensi diterima mencapai Rp240 juta,” jelas Bambang
Besarnya dukungan tersebut menjadi peluang bagi pekebun untuk melakukan peremajaan kebun dengan menggunakan benih unggul dan menerapkan praktik budidaya yang lebih baik. Akan tetapi, peluang itu hanya dapat dimanfaatkan apabila persyaratan pengajuan terpenuhi. Di sinilah pemerintah daerah perlu hadir membantu masyarakat, terutama dalam mempersiapkan dan memastikan kelayakan lahan yang akan diremajakan.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten di Jambi untuk tidak hanya menunggu pengajuan dari masyarakat, tetapi aktif mengidentifikasi pekebun yang membutuhkan peremajaan dan membantu proses persiapannya. Jika diperlukan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran APBD untuk mendukung pendataan, pengurusan dokumen, dan pemenuhan persyaratan lahan.
Bambang berharap Jambi dapat memanfaatkan peluang dukungan pemerintah pusat secara maksimal dan menjadi salah satu daerah yang paling berhasil dalam mengakses program bantuan bagi pekebun. Menurutnya, keberhasilan tersebut membutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, pekebun, serta berbagai pemangku kepentingan perkebunan. Dengan optimalisasi program BPDP, peremajaan kebun rakyat diharapkan dapat berjalan lebih luas sehingga produktivitas meningkat dan kesejahteraan pekebun semakin baik.