Medan, mediaperkebunan.id - Implementasi kebijakan biodiesel B50 di Indonesia diproyeksikan membutuhkan pasokan Crude Palm Oil (CPO) dalam jumlah besar di tengah dinamika produksi nasional yang kian menantang. Guna menjamin keberlanjutan program energi terbarukan tersebut tanpa mengorbankan pasar ekspor, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan peningkatan produktivitas perkebunan menjadi kunci utama yang harus segera direalisasikan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Akademisi sekaligus Dewan Pakar Media Perkebunan, Dr. Gusti Artama Gultom, dalam konferensi Technology & Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) 2026 yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/7/2026).
Tantangan Pasokan CPO Nasional Jelang Implementasi B50
Dalam pemaparannya yang bertajuk "Ketahanan Pasokan Minyak Sawit dalam Mendukung Implementasi B50: Pengaruh Implementasi Ekspor CPO Satu Pintu terhadap Produktivitas Harga TBS", Dr. Gusti mengungkapkan bahwa alokasi CPO untuk kebutuhan domestik akan meningkat signifikan.
To support target B50, kebutuhan biodiesel diproyeksikan mencapai 19,5 hingga 20 juta kiloliter (setara dengan sekitar 18,7 juta ton CPO). Angka ini memakan porsi sekitar 33,4 persen dari total estimasi produksi CPO nasional tahun 2026 yang diperkirakan berada di kisaran 56 juta ton.
"Konsekuensinya, alokasi CPO untuk pasar ekspor diproyeksikan berkurang sekitar 5 juta ton. Oleh karena itu, diperlukan strategi rekayasa pasokan yang matang agar kebutuhan energi domestik terpenuhi tanpa merusak pangsa pasar ekspor Indonesia di tingkat global," ujar Dr. Gusti.
Mengulas perjalanan industri sawit nasional, Dr. Gusti membagi pertumbuhan sektor ini ke dalam tiga fase utama:
- Fase 1980–2000: Perluasan lahan mencapai 3,8 juta hektare dengan lonjakan produksi CPO hingga sepuluh kali lipat (dari 1,28 juta ton menjadi 8,3 juta ton).
- Fase 2001–2018: Ekspansi masif bertambah 9,6 juta hektare lahan dengan kenaikan produksi hingga 21,4 juta ton CPO.
- Fase 2019–2024: Luas kebun masih bertambah sekitar 1,5 juta hektare, namun produksi justru turun sekitar 1,68 juta ton.
Anomali pada periode terakhir tersebut membuktikan bahwa penambahan luas lahan tidak lagi secara otomatis diikuti oleh kenaikan produksi CPO.
|
Faktor Penyebab Penurunan Produksi CPO (2019–2024) |
|
Dominasi profil tanaman tua yang mengalami penurunan produktivitas alaminya |
|
Laju Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang tertinggal dibanding penuaan kebun |
|
Kesenjangan produktivitas (yield gap) pada perkebunan rakyat dibanding swasta/negara |
|
Kebijakan moratorium pembukaan lahan baru (land clearing) |
|
Peningkatan ancaman dan penyebaran infeksi jamur Ganoderma pada tanaman |
Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Jadi Solusi Mutlak
Dr. Gusti menggarisbawahi bahwa kesenjangan produktivitas (yield gap) pada perkebunan rakyat harus segera ditangani. Mengingat moratorium perluasan lahan masih berlaku, peningkatan produktivitas kebun rakyat adalah satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku B50.
Namun, capaian realisasi PSR sejak diluncurkan pada 2017 dinilai masih jauh di bawah target tahunan:
- Tahun 2018: Target 185 ribu hektare hanya terealisasi sekitar 33,7 ribu hektare.
- Tahun 2025: Target 120 ribu hektare diproyeksikan baru menyentuh sekitar 40 ribu hektare.
"Rendahnya realisasi ini menuntut penyederhanaan regulasi, percepatan birokrasi administrasi, serta penguatan pembiayaan dan pendampingan teknis bagi para petani di lapangan," tegas Dr. Gusti.
Sinergi Ekosistem untuk Ketahanan Energi dan Pangan
Keberhasilan transisi B50 tidak hanya bertumpu pada kesiapan fasilitas pengolahan (refinery) dan industri biodiesel, melainkan pada keandalan pasokan di tingkat hulu.
Penggunaan bibit unggul bersertifikat, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), pengendalian penyakit Ganoderma, dan harmonisasi kebijakan ekspor-domestik menjadi pilar utama untuk menjaga posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia.