JAKARTA, mediaperkebunan.id – PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), telah mempublikasikan laporan lengkap dari pihak ketiga yang independen untuk menanggapi tuduhan dari masyarakat sipil terkait dengan tiga anak perusahaan yang mengoperasikan perkebunan di Sulawesi.
Keluhan-keluhan tersebut berkaitan dengan laporan awal yang diterbitkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) koalisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Friends of the Earth (FoE) pada tahun 2022.
Pada Maret 2023, AALI menunjuk EcoNusantara (ENS) untuk melakukan tinjauan menyeluruh dan independen. Selama proses berlangsung, pengumpulan data dan fakta di lapangan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan melalui pembaruan dua mingguan yang dipublikasikan di situs website perusahaan (Tautan halaman pernyataan)
Chief Executive Officer (CEO) AALI Santosa mengatakan, pihaknya melihat hasil dari verifikasi ENS merupakan langkah maju yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan karena menyediakan penilaian yang komprehensif untuk menanggapi tuduhan tersebut.
AALI percaya laporan ENS akan dapat memberikan gambaran bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Santosa mengatakan, AALI saat ini memfokuskan upaya dan waktunya untuk mengasimilasi dan menyampaikan usulan Rencana Aksi untuk mengimplementasikan rekomendasi yang terdapat dalam laporan tersebut.
“Kami mengundang dan mendorong pihak-pihak yang tertarik atau peduli terhadap penyelesaian masalah atau ingin membantu masyarakat untuk menjadi bagian dari proses ini,” jelas Santoso.
Lebih lanjut Santosa menjelaskan, pihaknya terus memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan mengenai kegiatan yang sedang berlangsung.
“Kami bermaksud untuk terus mempublikasikan informasi terbaru mengenai proses ini secara berkala,” kata Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (27/11/2023.
AALI menghargai upaya ENS dalam mengumpulkan data dan fakta di lapangan selama delapan bulan. AALI juga memahami bahwa kegiatan tersebut meliputi proses yang kompleks dan penuh dengan tantangan.
Laporan ini menyoroti kompleksitas penguasaan lahan yang tidak hanya melibatkan interaksi antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga antar masyarakat. Rincian dari laporan komprehensif tersebut dapat diakses melalui situs website perusahaan.
Selama masa investigasi, ENS dan AALI menegaskan keterbukaan terhadap partisipasi semua pemangku kepentingan. Secara khusus akan menerima bukti tambahan yang berkaitan dengan keluhan dan klaim dari masyarakat, individu, dan masyarakat sipil.
CEO ENS, Zulfahmi mengungkapkan, dalam melakukan penilaian independen yang kompleks seperti ini.
ENS selalu mendorong para pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil untuk bekerja sama secara transparan dalam mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Meskipun begitu, ENS menghormati keputusan masing-masing pihak selama proses verifikasi.
Zulfahmi menegaskan, secara konsisten pintu ENS dan pintu AALI tetap terbuka untuk bukti-bukti yang ada. ENS percaya bahwa maju bersama dalam menyelesaikan masalah di lapangan merupakan hal utama yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan.
“Kami juga menyadari bahwa tidak ada laporan yang dapat memuaskan semua pihak,” ujar Zulfahmi.
Namun sekali lagi, lanjut Zulfahmi, pihaknya yakin AALI tetap terbuka untuk melihat informasi dan bukti-bukti yang jelas yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan, dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. (*)
