JAKARTA, mediaperkebunan.id – Kesiapan Indonesia untuk memenuhi persyaratan “legal” pada perkebunan sawit petani swadaya masih menghadapi tantangan. Rendahnya sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya diperlukan ada percepatan dengan berkalobarasi para pemangku kepentingan.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP), Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) Prayudi Syamsuri mengatakan, dari 6,7 juta haktare (ha) perkebunan sawit rakyat baru 32 sertifikat yang dikeluarkan untuk pekebun swadaya. Padahal targetnya selesai 2025.
Menurut Prayudi, masih adanya indikasi izin sawit dan tutupan sawit yang berada di kawasan hutan merupakah salah satu tantangan. “Dan masih banyaknya konflik dan klaim tenurial masyarakat ada dan lokal di perkebunan sawit,” ujar Prayudi dalam FGD Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Sawit Swadaya di Jakarta, Rabu (24/5).
Di sisi lain, lanjut Prayudi, Uni Eropa sebagai salah satu negara importir minyak sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia telah membatasi dengan berbagai aturan ketat terkait deforestasi dan isu lingkungan. Untuk itu harus ada langkah konkrit agar CPO Indonesia tidak terkena aturan Uni Eropa.
Menurut Prayudi, untuk memenuhi aturan Uni Eropa ada empat hal yang harus dilakukan. Keempat hal itu antara lain harus ada dorongan penyelesaian legalitas petani, harus ada dukungan fasilitasi petani untuk ISPO, harus ada dorongan penyelesaian konflik diizin perkebunan sawit, dan harus ada percepatan pengakuan hak masyarakat adat.
Sementara itu Head of Program Operation Solidaridad Billy M Hasbi mengungkapkan, ada lima faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam proses pendampingan ISPO bagi pekebun swadaya. Pertama, keterbatasan akses terhadap informasi terkait ISPO bagi pekebun sawit swadaya.
Kedua, legalitas lahan pekebun sawit swadaya yang belum sesuai. Ketiga, perbedaan penafsiran persyaratan sertifikasi (STDB, Benih Bersertifikat, SPPL, dll). Keempat, kompleksitas proses sertifikasi ISPO, dan terakhir insentif pasca mendapatkan sertifikasi ISPO.
“Solidaridad melalui project Reclaim Sustainability Palm Oil bekerja sama dengan GPPI dan Direktorat Jenderal Perkebunan merealisasikan program advocating dan pendampingan ISPO bagi petani sawit swadaya melalui ReCops,” jelas Bllly.
Resource Center Oil Palm Smallholder (ReCops) adalah pusat sumber daya atau platform yang menyediakan informasi, bantuan, dan dukungan khusus untuk petani kelapa sawit skala kecil. Tujuannya adalah memberdayakan dan membantu petani kelapa sawit skala kecil dalam praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, meningkatkan penghidupan mereka, serta mempromosikan keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam industri kelapa sawit. (YR)
